Tag: MK
Mahfud: Isu MK Akan Putus Sistem Pemilu ke Proporsional Tertutup Hanya Analisis Orang
Wacana Mahkamah Konstitusi (MK) akan memutus sistem penghitungan suara proporsional tertutup dalam pemilihan umum (pemilu) hanya analisis orang di luar lembaga tersebut. ...Partai Buruh Daftarkan Uji Formil UU Cipta Kerja, Ini Alasannya
Partai Buruh menyampaikan berkas pengajuan uji formil Undang-Undang (UU) tentang Cipta Kerja tahun 2023 ke Mahkamah Konstitusi (MK). Salah satu alasan Partai ...Selepas UU Cipta Kerja Disahkan, Partai Buruh Akan Gugat ke MK dan Mogok Nasional
Partai Buruh bersama elemen serikat buruh berencana mogok nasional sebagai respons pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang ...PSI Uji Materiil UU Pemilu soal Batas Umur Capres dan Cawapres
Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengajukan permohonan uji materiil persyaratan batas usia minimal calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) dalam Undang-Undang ...Lanjutan Uji Materiil UU Pemilu, Ketum PBB: Ada Sisi Gelap Pemilu Suara Terbanyak
Sidang uji materiil Undang-Undang (UU) tentang Pemilihan Umum (Pemilu) menghadirkan Partai Bulan Bintang (PBB) dan Derek Loupatty serta kawan-kawan sebagai pihak terkait ...Bila MK Putuskan Sistem Proporsional Tertutup, Ketum PAN Siap Demo Tiap Hari
Ketua Umum (Ketum) Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan mengatakan, pihaknya akan berdemonstrasi setiap hari jika Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan gugatan sistem ...PPP Siap Ikuti Pemilu Baik dengan Sistem Proporsional Tertutup Maupun Terbuka
Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyatakan siap mengikuti Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 baik dengan sistem proporsional terbuka maupun tertutup. Dengan pengalaman panjang mengikuti ...PBB Siap Jadi Pemohon Uji Materiil Sistem Proporsional Terbuka ke MK
Partai Bulan Bintang (PBB) berencana untuk mengajukan gugatan sistem pemilihan umum (pemilu) proporsional tertutup ke Mahkamah Konstitusi (MK) dalam waktu dekat ini. ...Sebagai Wakil Rakyat, Formappi Minta DPR Lebih Kritis kepada Pemerintah
Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) meminta DPR agar lebih kritis dalam mengawasi pengelolaan dan penggunaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). ...Pro Kontra Perppu Ciptaker, Sesuatu yang Wajar di Negara Demokrasi, Benarkah?
Penerbitan Peraturan Presiden Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dinilai mampu menjadi solusi atas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) ...
