Kutuk Serangan Houthi di Bandara Riyadh, Waka Komisi I DPR Minta KBRI Terus Pantau Kondisi WNI
Anggota Komisi I DPR Sukamta/Iconomics
Wakil Ketua Komisi I DPR, Sukamta meminta pemerintah menjamin keamanan warga negara Indonesia (WNI) buntut serangan kelompok Houthi di Bandara Internasional King Khalid, Riyadh, Arab Saudi. Juga mendorong pemerintah memfasilitasi jemaah Indonesia yang batal menjalankan umrah karena insiden tersebut.
“Kita tentu merasa prihatin atas insiden serangan di Bandara Internasional King Khalid, Riyadh, yang menyebabkan jatuhnya korban jiwa. Kita mengutuk keras perbuatan yang melanggar nilai-nilai kemanusiaan itu,” kata Sukamta pada Selasa (13/10).
Seperti diketahui, kelompok Houthi melakukan rangkaian serangan di Bandara Internasional King Khalid, Riyadh, termasuk juga di Bandara Internasional King Fahd di Dammam. Serangan terparah terjadi di Bandara Riyadh pada akhir pekan lalu.
Serangan itu begitu mengerikan, asap hitam pekat membubung tinggi terlihat di sekitar Bandara Riyadh dan memicu kebakaran hebat hingga menghentikan operasional bandara. Laporan awal menyebutkan 14 orang meninggal dunia, dan korban luka mencapai 309 orang.
Atas insiden ini, Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Riyadh hingga Minggu (11/10) malam waktu Arab Saudi menyatakan belum ada WNI yang teridentifikasi menjadi korban. Untuk memastikan keselamatan WNI, KBRI Riyadh telah melakukan penelusuran melalui sejumlah jalur.
“KBRI Riyadh telah melakukan berbagai tindak lanjut dengan cukup baik, termasuk menghubungi jaringan Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) yang bertugas di berbagai rumah sakit di Riyadh serta komunitas WNI yang bekerja di maskapai Flynas di Terminal 3 Bandara King Khalid,” ujar Sukamta.
“Kami berharap, pihak KBRI Riyadh terus melakukan pemantauan terhadap kondisi WNI di Arab Saudi, termasuk para jemaah umrah Indonesia yang mungkin terdampak akibat peristiwa ini,” lanjut politisi PKS itu.
Adapun KBRI Riyadh telah memberikan bantuan kepada 3 WNI atau pekerja migran Indonesia (PMI) yang terdampak gangguan penerbangan di Bandara King Khalid. Otoritas Arab Saudi memang melakukan penutupan Bandara International King Khalid di Riyadh hingga 17 Oktober 2026. Keputusan itu menyusul rangkaian serangan yang terus dilakukan kelompok Houthi.
Terkait hal ini, Sukamta menyatakan Komisi I DPR akan mengawasi kesiapan diplomasi dan layanan konsuler melalui Kementerian Luar Negeri serta KBRI Riyadh dan KJRI Jeddah untuk memastikan layanan bagi WNI yang terdampak insiden Riyadh tetap berjalan dengan baik.
“Perwakilan Indonesia perlu memiliki mekanisme respons yang jelas bagi WNI yang membutuhkan informasi, pendampingan, atau bantuan darurat,” kata Sukamta.
Pimpinan Komisi di DPR yang membidangi urusan hubungan luar negeri itu pun meminta pemerintah menetapkan indikator yang dapat dievaluasi. Sukamta merinci, mulai dari kecepatan penyampaian informasi, kepastian pendataan jemaah, PMI, maupun WNI lainnya di Arab Saudi, akses terhadap layanan dan penyelesaian pengaduan.
“Dengan ukuran yang jelas, koordinasi lintas lembaga benar-benar berjalan atau masih menyisakan celah yang menyulitkan WNI. Kami percaya perwakilan Indonesia di Arab Saudi akan memberikan layanan yang maksimal,” kata Sukamta.
KBRI Riyadh telah meminta WNI yang memiliki rencana penerbangan memeriksa dan mengonfirmasi jadwal secara langsung kepada maskapai sebelum berangkat ke bandara.
Jemaah umrah juga diimbau mengikuti arahan otoritas setempat serta memantau informasi resmi dari KBRI, pihak bandara, dan maskapai.
“Imbauan tersebut penting, tetapi perlu diikuti langkah yang lebih terkoordinasi. Termasuk agar pemerintah melalui kementerian/lembaga terkait memfasilitasi jemaah Indonesia yang gagal berangkat umrah karena penutupan Bandara Riyadh,” tutur Sukamta.
Sebagai informasi, terdapat jemaah calon umrah yang batal berangkat akibat penutupan Bandara Ryadh. Seperti sejumlah calon jemaah umrah yang tertahan di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, Makassar, pada Senin (12/10) ini.
Menurut Sukamta, situasi keamanan yang terganggu akibat serangan di bandara tersebut menunjukkan bahwa perjalanan ibadah lintas negara juga membutuhkan kesiapsiagaan menghadapi risiko di luar kendali jemaah.
“Keinginan masyarakat untuk melaksanakan ibadah umrah tentu perlu dihormati. Namun, ketika situasi keamanan memburuk, keputusan perjalanan harus mempertimbangkan perkembangan faktual dan arahan otoritas yang berwenang,” ujar Sukamta.
Di sisi lain, Sukamta meminta pemerintah untuk menyiapkan skenario jika gangguan berlangsung lebih lama.
“Termasuk dukungan bagi jemaah tertahan, kelompok rentan, lansia, dan mereka yang memiliki kebutuhan kesehatan khusus,” ujar Sukamta.
“Persiapan ini harus dilakukan tanpa menimbulkan kepanikan atau menyebarkan informasi yang belum terverifikasi,” tambah Legislator dari Dapil Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) itu.
Sukamta pun mengimbau seluruh WNI di Arab Saudi untuk meningkatkan kewaspadaan, menghindari lokasi rawan, serta membatasi perjalanan yang tidak mendesak seperti imbauan dari KBRI.
“Dan apabila membutuhkan bantuan atau fasilitas tertentu, segera hubungi perwakilan otoritas Indonesia terdekat. Terus waspada dan selalu utamakan keselamatan diri,” kata Sukamta.
