Indonesia Telah Selesaikan 80% Proses Aksesi untuk Jadi Anggota Penuh OECD

Pemerintah Indonesia telah menyelesaikan 80% proses aksesi menjadi anggota penuh Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD). Tahapannya pun sudah mencapai tahap peninjauan teknis.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah sedang menyiapkan beberapa kebijakan, termasuk regulasi yang mengatur tentang larangan penyuapan asing atau foreign bribery. Terkait hal tersebut, Kemenko Perekonomian telah menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengatur aturan yang berlaku.

“Foreign bribery yang menjadi prioritas. Foreign bribery itu biasanya menjadi persyaratan utama,” kata Airlangga di gedung Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (9/11).

Selain itu, kata Airlangga, pemerintah juga akan merevisi undang-undang untuk memenuhi persyaratan menjadi anggota OECD. Dan, juga yang berkaitan dengan aturan persaingan usaha.

“Persaingan usaha ini (aturan) yang kita punya sudah lama sekali, tahun 1999. Jadi ini sudah diajukan dengan Komisi VI DPR, dan menjadi inisiatif DPR, itu segera diselesaikan,” ujar Airlangga.

Sebagai informasi, proses akses Indonesia ke OECD dimulai sejak 20 Februari 2024, atau setelah Dewan OECD memutuskan membuka diskusi. Selanjutnya, pemerintah Indonesia mengembangkan initial memorandum, yang merupakan penilaian terhadap keselarasan peraturan, dan kebijakan. Juga hal yang berkaitan dengan praktik bisnis di Indonesia yang relevan dengan instrumen OECD.

Seluruh proses tersebut akan melewati evaluasi yang dilakukan oleh sekretariat, dan komite teknis OECD. Apabila sudah resmi, Indonesia akan menjadi negara pertama di Asia Tenggara yang tergabung dalam OECD.