Istana Luruskan Isu Prabowo Tolak Pengunduran Diri Gibran, Wapres Minta Kesempatan Uji Keabsahan Ijazah

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi meluruskan informasi mengenai pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, yang membahas dinamika polemik dokumen pendidikan Gibran dan desakan pengunduran dirinya dari jabatan wakil presiden.

Dalam pertemuan itu, menurut Prasetyo, Wapres Gibran disebut menyampaikan niat untuk mengundurkan diri menyusul dinamika yang berkembang terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) maupun Mahkamah Agung (MA).

Namun, Prasetyo membantah informasi yang menyebut Prabowo menolak niat pengunduran diri Gibran itu. Presetyo menegaskan, tidak benar Presiden menyampaikan penolakan terhadap keinginan yang disampaikan Gibran dalam pertemuan itu.

“Tidak benar di dalam pertemuan tersebut kalau Bapak Presiden kemudian melakukan atau menyampaikan penolakan terhadap niatan tersebut,” ujar Prasetyo dalam konferensi pers di Istana Negara Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Alih-alih menyampaikan penolakan, Prabowo disebut memberikan sejumlah saran dalam diskusi bersama Gibran itu. Sementara itu, Gibran meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen yang dimilikinya melalui jalur hukum.

“Bapak Wakil Presiden, Bapak Gibran Rakabuming Raka, di dalam pertemuan tersebut juga memohon untuk diberi kesempatan untuk dapat membuktikan keabsahan dokumen yang dimiliki melalui proses di peradilan tata usaha negara,” katanya.

Prasetyo menegaskan, upaya pembuktian yang bakal ditempuh Gibran itu merupakan bagian dari proses hukum yang harus dihormati. Pemerintah, kata dia, mempersilakan Gibran menempuh jalur peradilan tata usaha negara (PTUN) apabila ingin membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya.

“Ya kan itu proses hukum. Untuk selanjutnya kita tentunya menghormati dan dipersilakan kalau memang memohon kesempatan untuk dapat membuktikan melalui peradilan tata usaha negara,” ujarnya.

Prasetyo juga menekankan bahwa keterangannya disampaikan untuk meluruskan informasi yang beredar mengenai isi pertemuan Prabowo dan Gibran. Pihaknya secara khusus membantah narasi bahwa Prabowo menolak niat Gibran untuk mundur dari jabatan wakil presiden.

“Kami menyampaikan sekaligus meluruskan karena beredar informasi yang menurut kami tidak seperti itu kejadiannya, bahwa tidak benar bahwa Bapak Presiden menolak niatan yang disampaikan oleh Bapak Wakil Presiden,” tuturnya.

Diketahui, beredar kabar mengenai pengunduran diri Gibran dari posisi Wapres ditengah tekanan politik dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Keputusan Gibran mengajukan pengunduran diri dari jabatan Wapres ini dilakukan di tengah tekanan politik yang menguat di parlemen.

Sebanyak 50 anggota yang mewakili enam fraksi di DPR telah menekan usul hak menyatakan pendapat (HMP) untuk menindaklanjuti polemik ijazah Gibran yang telah diputus Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK).

Dalam putusannya, MA memutuskan surat keterangan (Suket) penyetaraan SMA milik Gibran yang digunakan sebagai syarat pendaftaran Pilpres 2024 tidak sah. Putusan itu menegaskan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) sebelumnya yang menyatakan tak menemukan dokumen bukti tanda kelulusan setara SMA Gibran di Singapura dan Australia.

DPR merespons putusan MA dan MK dengan mengusulkan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) sebagaimana diatur dalam UU MD3. Hak itu mengatur atas tiga hal, salah satunya dugaan pelanggaran hukum oleh presiden dan/atau wakil presiden, baik berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, perbuatan tercela, maupun tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden atau wakil presiden.