Pengusaha Wajib Setor Dana Cadangan Pesangon ke Danantara? Kemnaker Buka Suara
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI-JSK) Kemnaker, Indah Anggoro Putri/Dok. Kemnaker
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyanggah kabar beredar di sosial media mengenai kewajiban pengusaha menyetor dana cadangan pesangon ke Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).
Kemnaker menegaskan informasi tersebut tidak benar. Hingga saat ini, Pemerintah belum menetapkan atau menunjuk lembaga yang akan bertindak sebagai pengelola Dana Cadangan Pesangon.
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI-JSK) Kemnaker, Indah Anggoro Putri, menegaskan bahwa Kemnaker tidak pernah menyampaikan pernyataan bahwa Danantara akan menjadi pengelola Dana Cadangan Pesangon. Kemnaker juga tidak pernah menyatakan akan bertindak sebagai lembaga pengelola dana tersebut.
“Informasi yang menyebutkan bahwa pengusaha kini wajib menyetorkan dana cadangan pesangon ke Danantara tidak benar. Sampai sekarang belum ada keputusan Pemerintah mengenai lembaga yang akan mengelola Dana Cadangan Pesangon,” kata Putri dalam keterangan resminya yang dikutip pada Senin (16/11/2026).
Ia menjelaskan ketentuan mengenai Dana Cadangan Pesangon sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan masih memerlukan peraturan pelaksanaan. Oleh karena itu, berbagai aspek teknis mengenai pelaksanaan kebijakan tersebut belum ditetapkan secara final.
Putri juga menjelaskan proses penyusunan peraturan pelaksanaan akan diawali dengan penjaringan aspirasi atau konsultasi publik yang melibatkan para pemangku kepentingan ketenagakerjaan. Langkah ini penting agar kebijakan yang dirumuskan dapat mempertimbangkan berbagai perspektif, baik dari kalangan pengusaha, pekerja/buruh, maupun pihak-pihak terkait lainnya.
“Pengaturan mengenai Dana Cadangan Pesangon perlu dibahas secara komprehensif bersama para pemangku kepentingan. Kita ingin memastikan bahwa aturan pelaksanaannya disusun dengan mempertimbangkan kepentingan pekerja sekaligus keberlangsungan dunia usaha,” kata Putri.
Putri menambahkan, peraturan pelaksanaan tersebut nantinya diharapkan mengatur sejumlah aspek penting, antara lain mekanisme pengelolaan Dana Cadangan Pesangon, tata kelola, sumber pendanaan, organisasi atau lembaga pengelola, serta mekanisme pertanggungjawabannya.
“Dengan demikian, berbagai informasi mengenai pihak yang akan mengelola dana tersebut, termasuk penyebutan Danantara maupun Kemnaker sebagai pengelola, belum memiliki dasar penetapan resmi dari Pemerintah,” terangnya.
Kemnaker mengimbau masyarakat, khususnya kalangan pengusaha dan pekerja/buruh, agar tidak mudah mempercayai maupun menyebarluaskan informasi yang belum terkonfirmasi kebenarannya. Masyarakat diharapkan mengacu pada informasi dan penjelasan resmi Pemerintah dalam mengikuti perkembangan kebijakan Dana Cadangan Pesangon.