KPK Tahan Staf Anggota DPR Terkait Skandal Korupsi Dana Hibah Jatim

0
0
Reporter: Wisnu Yusep

OTT Topan Ginting

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan BW, staf dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) berinisial AS, terkait kasus dugaan korupsi pengelolaan dana hibah untuk kelompok masyarakat di Pemerintah Provinsi (pemprov) Jawa Timur (Jatim) tahun anggaran 2019–2022.

Penahanan ini merupakan bagian dari langkah lanjutan penyidik dalam membongkar aliran dana jumbo di lingkungan Pemprov Jatim.

​Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein mengonfirmasi penahanan tersangka dipusatkan di Rumah Tahanan Negara Cabang Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

​“Selanjutnya, terhadap BW dilakukan penahanan untuk 20 hari pertama, yakni terhitung 16 November—5 Desember 2026,” kata Achmad Taufik Husein di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (16/11/2026) petang.

​Konstruksi perkara mengurai peran BW yang terbilang vital dalam skenario rasuah ini. Kasus bermula ketika AS menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Jatim periode 2019–2024 dan memperoleh jatah alokasi dana hibah mencapai Rp291,5 miliar selama empat tahun anggaran.

Dalam eksekusinya, AS diduga mematok biaya komitmen sebesar 15 hingga 20% untuk sesama anggota dewan yang ingin menggeser alokasi hibah, serta 20 hingga 25% untuk para koordinator lapangan pembentuk kelompok masyarakat.

Baca Juga :   KPK Menduga Stafsus Menteri Agama Yaqut Tahu Banyak Soal Pembagian Kuota Haji Tambahan 2024

Taufik melanjutkan bahwa ​AS kemudian menunjuk BW untuk mengendalikan teknis pengumpulan uang di lapangan. BW bertugas mengoordinasikan usulan pekerjaan, memverifikasi berkas, menjadi perantara komunikasi dengan korlap, mengelola dana komitmen, hingga merekapitulasi seluruh pengeluaran.

​“Dari penyerahan permintaan atas commitment fee dalam periode 2019–2022, AS menerima total sejumlah Rp41,7 miliar, yang mana sebesar Rp40,5 miliar untuk AS, sementara BW mendapatkan jatah lebih kurang senilai Rp1,26 miliar,” tegas Taufik.

​Atas perbuatannya, KPK menjerat BW bersama AS dengan Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

​Perkara ini sendiri merupakan buah pengembangan dari operasi tangkap tangan yang menjerat mantan Wakil Ketua DPRD Jatim Sahat Tua Simanjuntak pada akhir 2022 lalu.

Dari total 21 tersangka yang diumumkan KPK pada Oktober 2025, penyidikan terhadap mantan Ketua DPRD Jatim Kusnadi dihentikan karena yang bersangkutan meninggal dunia.

​KPK sejauh ini telah menahan sembilan orang dari 20 tersangka yang tersisa, baik dari unsur penerima maupun pemberi suap yang melibatkan anggota dewan daerah hingga pihak swasta.

Baca Juga :   KPK Sita Duit Ratusan Juta dari Staf Ahli Menhub Era Budi Karya dan Dudy Purwagandhi

Sebagian diantara para tersangka itu telah mengantongi vonis majelis hakim, sementara sisanya masih menjalani proses persidangan.

Dapatkan berita dan analisis seputar ekonomi, bisnis dan lainnya hanya di theiconomics.com.

Pastikan untuk mengikuti perkembangan terbaru, berita, dan event The Iconomics di akun sosial media kami:
Instagram: the.iconomics
TikTok: @theiconomics
YouTube: @theiconomics
X: theiconomic
LinkedIn: The Iconomics

Leave a reply

Iconomics