Aceh Dikepung Banjir, Puan Dorong Optimalkan Operasi Tanggap Bencana dan Bantuan Pemulihan Warga

0
0
Reporter: Kristian Ginting

Ketua DPR Puan Maharani menyoroti rangkaian banjir dan longsor yang melanda wilayah Aceh beberapa waktu belakangan. Karena itu, penanggulangan bencana perlu dioptimalkan demi meminimalisir dampak terhadap masyarakat.

“Tentunya kami menyampaikan keprihatinan atas bencana banjir dan longsor yang terjadi di sejumlah wilayah di Aceh, dan dukacita bagi korban yang meninggal dunia,” kata Puan Maharani pada Selasa (17/11).

Seperti diketahui, banjir dan tanah longsor melanda sejumlah wilayah di Aceh setelah hujan deras mengguyur kawasan tersebut dalam beberapa hari terakhir. Dampak yang ditimbulkan pun meluas, mulai dari ribuan warga terdampak, ratusan orang mengungsi, hingga seorang anak berusia 2 tahun meninggal dunia akibat tertimbun material longsor.

Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) mencatat banjir dan longsor melanda 7 kabupaten dan 1 kota. Wilayah terdampak meliputi Aceh Tamiang, Gayo Lues, Aceh Tenggara, Aceh Tengah, Aceh Barat, Aceh Barat Daya, Kota Subulussalam, serta Aceh Utara.

Di Kabupaten Aceh Tamiang, banjir menyebabkan sebanyak 15.921 jiwa terdampak. Air merendam rumah warga, jalan nasional, serta lahan perkebunan dan pertanian.

Terkait hal ini, Puan meminta pemerintah untuk memprioritaskan evakuasi bagi warga di daerah terdampak.

“Prioritas utama adalah keselamatan warga. Pemerintah bersama Tim SAR gabungan perlu memastikan operasi penyelamatan dan tanggap bencana dilakukan secara optimal,” tutur perempuan pertama yang menjabat sebagai ketua DPR itu.

Di media sosial, banyak masyarakat menginformasikan mengenai kondisi banjir di Aceh. Beberapa laporan menunjukkan adanya warga yang terjebak arus deras banjir, bahkan seorang ayah dan anaknya sempat terjatuh dan terseret arus banjir.

Baca Juga :   Komisi XI dan Pemerintah Sepakat RUU PPSK Akan Disahkan di Paripurna DPR

Oleh karenanya, Puan meminta agar instansi terkait untuk meningkatkan kesiapsiagaan menyusul Aceh juga telah menetapkan status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi mulai 11 November 2026 hingga 31 Januari 2027.

“Selain pemantauan kondisi secara menyeluruh, setiap jajaran harus memastikan kesiapan personel dan peralatan sehingga dapat segera membantu masyarakat yang membutuhkan pertolongan,” kata Puan.

Mantan Menko PMK ini juga mengingatkan dinas sosial untuk segera menyalurkan bantuan logistik bagi warga terdampak. Puan menyebut bantuan harus diberikan bukan hanya bagi warga yang ada di pengungsian, tapi juga untuk masyarakat yang bertahan di rumah meski dalam kondisi banjir.

“Dan bagi warga yang mengungsi agar dipastikan lokasinya aman dan nyaman, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak, ibu hamil/menyusui, lansia, mereka yang memiliki penyakit bawaan, dan warga disabilitas,” ungkap Puan.

Lebih lanjut, Puan mendorong pemerintah pusat untuk ikut membantu penanganan bencana di Aceh mengingat dampaknya yang cukup signifikan dan berkepanjangan.

“Pemerintah pusat perlu membantu daerah yang menghadapi kebutuhan melampaui kemampuannya,” kata Puan.

Sementara pemerintah daerah (Pemda) disebut perlu memastikan keadaan masyarakat menjadi dasar pengajuan bantuan dan keputusan pemulihan, termasuk kebutuhan warga di wilayah yang sulit dijangkau.

“Kerja bersama pemerintah pusat dan daerah perlu memberikan kejelasan kepada warga mengenai apa yang akan diselesaikan dan bagaimana kehidupan mereka akan dibantu selama bencana masih terjadi,” ujar Puan.

Puan pun menyoroti sejumlah wilayah di Aceh yang terus dilanda banjir. Seperti di Kabupaten Pidie Jaya di mana dalam kurun waktu setengah bulan pertama November, wilayah tersebut telah dilanda banjir sebanyak tujuh kali.

Baca Juga :   Anggota DPR Ini Apresiasi Kinerja Menko Airlangga Tangani Covid-19 dan Ekonomi

“Artinya pendekatannya harus lebih ekstra. Termasuk menyelesaikan akar persoalan dari banjir berulang, misalnya dengan memprioritaskan normalisasi sungai dan peningkatan ketahanan tanggul,” kata Puan.

Puan pun mengingatkan, banjir berkepanjangan berdampak terhadap kehidupan sehari-hari masyarakat.

“Banjir membawa ketidakpastian bagi keluarga yang harus meninggalkan rumah, menghentikan pekerjaan, atau menunda kegiatan sekolah anak,” ujar Puan.

“Sebagian keluarga juga menghadapi keadaan tersebut ketika belum sepenuhnya pulih dari bencana sebelumnya,” kata Puan.

Untuk itu, Puan menilai bantuan yang diberikan negara tidak boleh hanya saat bencana terjadi, tapi juga pendampingan hingga pasca-bencana untuk membantu masyarakat terdampak bencana.

“Pengalaman menghadapi banjir berulang juga perlu menjadi dasar memperkuat perlindungan jangka panjang. Pilihan pemulihan harus dibicarakan bersama masyarakat, dengan memperhatikan keselamatan, hubungan sosial, dan sumber penghidupan mereka,” kata Puan.

Puan juga mendorong pemerintah pusat dan daerah menyepakati prioritas pemulihan berdasarkan dampaknya terhadap kehidupan masyarakat.

“Kemampuan warga terdampak banjir untuk kembali tinggal dengan aman, melanjutkan pendidikan anak, dan memperoleh penghasilan perlu menjadi pertimbangan bersama dalam menentukan dukungan,” ujar Puan.

Menurut Puan, kesinambungan kebijakan dan dukungan negara perlu diarahkan agar penanganan darurat bencana tersambung dengan pemulihan kehidupan warga.

“Keberhasilan pemulihan perlu terlihat dalam kehidupan masyarakat terdampak saat mereka dapat tinggal dengan aman, anak-anak kembali belajar, dan orang tua memperoleh kesempatan untuk bekerja. Hasil itulah yang perlu menjadi tujuan bersama dalam penanganan bencana,” kata Puan.

Baca Juga :   Anggota Komisi VII Dorong PHR Tingkatkan Produksi Minyak di Blok Rokan

Di sisi lain, Puan menekankan pentingnya mitigasi pemerintah terhadap bencana hidrometeorologi secara nasional.

“Meski ada pergeseran iklim, tapi akhir tahun biasanya banyak terjadi bencana hidrometeorologi karena telah memasuki musim hujan. Mitigasi bencana dan pemetaan sangat dibutuhkan, terutama di daerah-daerah rawan bencana,” kata Puan.

Bagi daerah dengan hujan intensitas tinggi, Puan meminta pemerintah bersama lembaga terkait menyiapkan upaya modifikasi cuaca demi menekan risiko banjir dan longsor.

“Early warning system atau peringatan dini juga perlu diperhatikan, dan menjangkau seluruh masyarakat. Edukasi dan sosialisasi kepada warga untuk menghadapi bencana hidrometeorologi perlu semakin digencarkan,” tambah Puan.

Kemudian dalam operasi tanggap bencana, Puan meminta agar percepatan pemulihan infrastruktur dan fasilitas umum yang rusak dimaksimalkan seperti memperbaiki jalan yang tertimbun longsor.

“Dengan demikian akses masyarakat tidak terganggu, dan memudahkan pemberian bantuan kepada warga,” ujar Puan

Puan pun menyampaikan penghargaan kepada seluruh pihak yang telah membantu penyelamatan warga dan penanganan bencana.

“Kami juga mengimbau masyarakat untuk selalu mewaspadai potensi bencana. Pastikan keselamatan diri dan keluarga menjadi yang utama,” kata Puan.

Dapatkan berita dan analisis seputar ekonomi, bisnis dan lainnya hanya di theiconomics.com.

Pastikan untuk mengikuti perkembangan terbaru, berita, dan event The Iconomics di akun sosial media kami:
Instagram: the.iconomics
TikTok: @theiconomics
YouTube: @theiconomics
X: theiconomic
LinkedIn: The Iconomics

Leave a reply

Iconomics