Lagi, Presiden Minta Tingkatkan Produk Dalam Negeri pada Belanja Barang dan Jasa APBN

Presiden Joko Widodo kembali memerintahkan seluruh jajaran pemerintahan mulai dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah untuk meningkatkan komponen dalam negeri (TKDN) pada pos belanja barang dan jasa APBN. Nilai belanja barang dan jasa yang mencapai lebih dari Rp1.000 triliun jangan sampai digunakan untuk membelanjakan barang-barang impor.

Ini merupakan salah satu dari tujuh arahan Presiden saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2022, Kamis (28/4). Ketujuh arahan ini, jelas Presiden merupakan bagian dari upaya Indonesia dalam menghadapi gejolak ekonomi global yang tak menentu saat ini.

Presiden menyamapikan total belaja barang dan jasa di Pemerintah Pusat mencapai Rp526 triliun. Kemudian di Pemerintah Daerah mencapai Rp535 triliun dan belanja barang dan jasa di perusahaan BUMN mencapai Rp420 triliun.

“Ini angka yang besar sekali. Jangan sampai, sekali lagi, angka yang sangat besar sekali ini dibelanjakan untuk barang-barang impor, sehingga produksi dalam negeri tidak berkembang meningkat. Aarahkan semua pembelian ke produk-produk dalam negeri. Hilangkan, kurangi sebanyak-banyaknya pembelian produk impor dan di saat yang bersamaan siapkan kapasitas produksi nasional kita. Buat kebijakan yang berpihak bagi industri subtitusi impor yang memproduksi kebutuhan dalam negeri,” ujar Presiden.

Presiden mencontohkan kebutuhan jagung dan kedelai di dalam negeri yang harusnya bisa dipenuhi sendiri, tetapi selama ini diimpor. “Tanam jagung dimana pun tumbuh. Kenapa masih impor? Kedelai, kita juga masih impor. Padahal banyak daerah yang sesuai untuk penanaman kedelai. Lakukan ini. Kemudian beri pendampingan UMKM sehingga bisa naik kelas untuk bisa memenuhi standar-standar global, standar-standar internasional,” ujarnya.

Arahan kedua yang disampaikan Presiden adalah mempercepat hilirisasi industri di dalam negeri agar menghasilkan nilai tambah yang berlipat-lipat dan membuka lapangan pekerjaan. “Sekali lagi, saya ingatkan jangan kita hanya menjadi pengekspor bahan mentah, pengekspor raw material. Stop,” tegas Presiden.

Ketiga, Presiden meminta agar meningkatkan produktifitas dan kemandirian di sektor pangan dan energi. “Kita harus ingat semunya, kedepan problem global, problem dunia adalah dua, pangan dan energi. Ini yang sangat kritis, di dua hal ini dan kita memiliki kekuatan di sini. Oleh sebab itu, sekali lagi tingkatkan produktifitas dan kemandirian di sektor pangan dan energi. Lakukan secara fokus dengan skala yang masif, dikawal, dimonitor agar betul-betul berjalan,” ujar Presiden.

Keempat, Presiden meminta untuk tingkatkan investasi yang akan menciptakan lapangan kerja yang sebanyak-banyaknya. “Kalau pelayanan periszinan kita belum cepat, di pusat maupun di daerah, segera sederhanakan dan percepat. Layani semua yang berkaitan dengan investasi karena kita tidak dapat lagi bergantung pada APBN dan APBD. Hati-hati mengenai ini. Oleh sebab itu kita harus kreatif mencari sumber-sumber pembiayaan baru yang inovatif dengan terus meningkatkan kemudahan berusaha dan daya tarik investasi,” ujarnya.

Kelima, tahun depan defisit APBN kembali ke level di bawahh 3% sesuai aturan. Karena itu, Presiden meminta agar seluruh jajaran pemerintahan untuk membuat perencanaan anggaran yang detil atau rinci. “Lakukan penajaman belanja sehingga kualitas belanja semakin baik, semakin meningkat. Optimalkan penerimaan perpajakan,” ujarnya.

Keenam, agenda-agenda strategis untuk peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) harus terus berjalan. Kemisikan ekstrim dan angka stunting harus diturunkan. Peningkatan kualitas SDM juga dilakukan melalui transformasi di bidang kesehatan, peningkatan akses dan kualitas pendidikan dan juga upskiling serta reskilling tenaga kerja agar semakin produktif dan kompetitif.

Ketujuh, persiapan pemilu 2024. Tahapan pemilu 2024 dimulai pada Juni 2022 ini. “Saya minta seluruh Kemenerian dan Lembaga dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota mendukung pelaksnaaan tugas KPU dan Bawaslu termasuk tentu saja dukungan anggaran baik dari APBN maupun APBD agar pemilu terselenggara denagn baik, sukses dan lancar,” ujarnya.