Setelah resmi menjadi Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa berencana membuat kebijakan fiskal Indonesia berjalan lebih optimal. Dan mampu mendorong perekonomian nasional.
Berbekal pengalamannya, Purbaya optimistis kebijakan fiskal ke depan akan dibuat dengan mempertimbangkan beberapa indikator. Semisal, berkaitan dengan belanja negara.
Dalam kesempatan itu, Purbaya pun menyoroti pertumbuhan belanja negara yang cenderung melambat pada kuartal I dan II tahun ini. Meski tidak mengetahui secara pasti penyebab perlambatan itu, Purbaya ingin mendorong kembali geliat perekonomian nasional melalui kebijakan fiskal.
“Saya buat fiskalnya sehat, tapi kalau tidak dibelanjakan juga ekonomi tidak jalan, runtuh juga ekonominya. Jadi fiskalnya sehat, tapi kita pastikan tidak mengganggu sistem keuangan, belanjanya bisa optimal,” kata Purbaya di gedung Kemenkeu, Jakarta, Senin (8/9).
Masih kata Purbaya, pihaknya menegaskan akan melanjutkan sistem yang sudah dibangun Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan sebelumnya. Karena itu, Purbaya berencana mengoptimalkan sistem yang sudah berjalan, sehingga bisa bergerak secara maksimal.
“Yang berhenti-berhenti kita optimalkan, yang sudah berjalan kita percepat lagi. Jadi mesinnya bukan mesin baru, mesin lama, tapi kita buat lebih bagus lagi ke depan,” ujar Purbaya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto remi melantik Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan, menggantikan posisi Sri Mulyani. Pada saat dilantik, Purbaya masih menjabat sebagai Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
Berikut rekam jejak Purbaya di pemerintah:
– Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Mei 2018-September 2020);
– Staf Khusus Bidang Ekonomi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman (Juli 2016 – Mei 2018);
– Staf Khusus Bidang Ekonomi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (November 2015-Juli 2016);
– Deputi III Bidang Pengelolaan Isu Strategis, Kantor Staf Presiden Republik Indonesia (April 2015-September 2015);
– Staf Khusus Bidang Ekonomi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (2010-2014);
– Anggota Komite Ekonomi Nasional (2010-2014);
– Wakil Ketua Satgas Penanganan dan Penyelesaian Kasus (Debottlenecking), yang lebih dikenal dengan “Pokja IV”, di bawah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Juni 2016-sekarang);
– Anggota Dewan Pertimbangan Kamar Dagang dan Industri (2016-sekarang);
– Anggota Indonesia Economic Forum (2015-sekarang).
