Kasus Pengadaan di BNPB: Perusahaan Istri Tersangka Diduga Menang Tender
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo/Dok. Wisnu-Iconomics
Skandal dugaan korupsi dana siap pakai untuk penanganan bencana di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengarah pada dugaan konflik kepentingan dalam pengadaan proyek.
Terbaru, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai menelusuri sejumlah perusahaan yang terafiliasi dengan istri Bima Setiawan, salah satu tersangka dalam perkara ini.
KPK menduga sejumlah proyek pengadaan sengaja diatur agar dimenangkan perusahaan tertentu. Penyidik KPK juga mendalami dugaan keterlibatan perusahaan yang memiliki hubungan keluarga dengan tersangka dalam proses pengadaan di lingkungan BNPB.
“Beberapa perusahaan, komisaris utamanya ataupun direkturnya adalah istri dari BMS. Tentu itu semuanya menjadi materi pendalaman oleh penyidik terkait unsur adanya dugaan konflik kepentingan,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan di Jakarta, Rabu (21/10/2026).
BMS merupakan Bima Setiawan, adik mantan Kepala BNPB Letnan Jenderal TNI Suharyanto. Bima juga pernah menjabat sebagai tenaga ahli Kepala BNPB saat Suharyanto masih memimpin lembaga ini.
KPK, kata Budi, tengah menelusuri apakah hubungan keluarga itu berkaitan dengan proses penentuan pemenang proyek pengadaan. Penyidik mendalami dugaan bahwa sejumlah paket pekerjaan telah diarahkan kepada pihak tertentu sejak awal.
“Ada dugaan beberapa proyek ini memang sengaja di-plotting (diatur, red.) untuk dimenangkan pihak-pihak tertentu, di antaranya ada perusahaan yang terafiliasi dengan salah satu tersangka, yaitu BMS,” ujar Budi.
Tak hanya membidik dugaan konflik kepentingan, KPK juga mendalami dugaan suap dari pihak swasta kepada sejumlah pihak di lingkungan BNPB.
Penyidik menelusuri proyek yang diduga berkaitan dengan pemberian suap, waktu terjadinya transaksi, hingga jumlah uang yang disalurkan.
“Ini terkait dengan proyek apa saja, tempus-nya (waktunya, red.) kapan, berapa jumlahnya, dan sebagainya,” kata Budi.
Pendalaman ini, kata Budi, menjadi penting untuk mengungkap apakah dugaan pengaturan pemenang proyek berjalan beriringan dengan praktik pemberian uang kepada pejabat atau pihak lain yang memiliki kewenangan dalam pengadaan.
Namun sejauh ini KPK belum memerinci perusahaan yang diduga terlibat, proyek yang menjadi sasaran pengaturan, maupun nilai suap yang sedang ditelusuri.
Pengadaan Tenda hingga Perahu Karet di BNPB
Tak hanya itu, KPK juga kini mendalami sejumlah proyek pengadaan perlengkapan kebencanaan, mulai dari tenda pengungsi, selimut, pompa air, hingga perahu karet. Pengusutan ini memperluas cakupan perkara dugaan korupsi dana siap pakai BNPB yang sebelumnya mencuat dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
KPK menduga persoalan pengadaan tidak hanya berkaitan dengan penanganan karhutla, tetapi juga kebutuhan untuk menghadapi banjir dan tanah longsor.
Budi Prasetyo mengatakan penyidik tengah menelusuri berbagai pengadaan barang dan jasa yang berkaitan dengan penanganan bencana tersebut.
“Seperti pengadaan tenda, selimut, ya perangkat-perangkat untuk pengungsi, kemudian alat-alat pompa air untuk penanggulangan banjir, dan perahu karet,” kata Budi.
Menurut Budi, dugaan korupsi tidak terbatas pada pengadaan perangkat penanganan karhutla. Penyidik juga mendalami pengadaan perlengkapan yang digunakan untuk menghadapi bencana banjir dan tanah longsor.
“Dengan demikian, memang butuh pendalaman yang komprehensif oleh penyidik untuk melakukan analisis terhadap dokumen-dokumen pengadaan barang dan jasa,” ujarnya.
Sebagaimana diketahui, kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK di lingkungan BNPB pada 13 Oktober 2026. Dalam operasi tersebut, KPK menangkap 15 orang.
Sehari kemudian, KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi dana siap pakai untuk penanganan bencana.
Mereka adalah Bima Setiawan; pejabat pembuat komitmen sekaligus Kepala Subdirektorat Pengelolaan Bantuan dan Dana Kedaruratan BNPB Gabriel Purwaka Sigit; tenaga ahli Kepala BNPB Richard Erlangga; Direktur PT Trans Lintas Selaras Gery Prasetiawan; serta pihak swasta Syifa Nrika Ghifarin.
Nama Bima menjadi sorotan karena adik Suharyanto, yang saat OTT berlangsung menjabat sebagai Kepala BNPB. Bima juga pernah menjadi tenaga ahli kepala lembaga tersebut.
KPK kini mendalami dugaan keterkaitan perusahaan yang terafiliasi dengan istri Bima dengan pengadaan di BNPB. Meski demikian, afiliasi keluarga dan dugaan konflik kepentingan tersebut masih harus dibuktikan melalui penyidikan.
Dalam pengembangan perkara, KPK pada 16 Oktober 2026 mengumumkan penyitaan barang bukti dengan nilai total sekitar Rp5,47 miliar.
Barang bukti ini terdiri atas uang tunai dalam berbagai mata uang, emas, tabungan emas, serta aset kripto.
Rinciannya meliputi US$7.500, 9.000 dolar Singapura, uang tunai Rp3,35 miliar, 56 keping emas dengan berat total 133 gram senilai sekitar Rp315,8 juta, tabungan emas seberat 192 gram senilai Rp452 juta, serta aset kripto senilai Rp1,10 miliar.
Penyitaan itu menjadi bagian dari upaya penyidik mengumpulkan bukti untuk mengurai dugaan korupsi dana siap pakai BNPB. KPK masih harus menelusuri asal-usul aset tersebut dan kaitannya dengan tindak pidana yang sedang disidik.
Selain menyita barang bukti, penyidik menggeledah ruangan Kepala BNPB dan sejumlah ruangan lain di kantor BNPB setelah penetapan tersangka.
Pengusutan perkara ini juga menyentuh aspek keterlibatan unsur militer. KPK menyatakan telah memberitahukan Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI mengenai peran Suharyanto dalam perkara dugaan korupsi ini.
KPK juga menyatakan akan bersurat kepada Panglima TNI terkait keterlibatan prajurit TNI aktif dalam kasus dana siap pakai BNPB.
