Modus “Sedekah Paksa” CSR, KPK Endus Dugaan Setoran Gelap Wali Kota Madiun
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membongkar tabir gelap di balik deretan proyek dan perizinan di Pemerintah Kota Madiun. Lembaga antirasuah tersebut menduga Wali Kota Madiun, Maidi memanfaatkan dana corporate social responsibility (CSR) sebagai tameng untuk menyamarkan aliran upeti dari para pengusaha.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengungkapkan bahwa praktik lancung ini dilakukan dengan modus kamuflase yang rapi. Alih-alih masuk ke kas daerah untuk kepentingan publik, dana tanggung jawab sosial perusahaan tersebut diduga kuat dibelokkan langsung ke kantong penguasa.
”Ada yang kemudian dikamuflasekan menggunakan modus-modus CSR,” tegas Budi saat memberikan keterangan pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (20/01/2026).
Perizinan Jadi Ladang “Bancakan”
Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, sektor perizinan terutama izin usaha menjadi lahan basah yang paling rawan diperjualbelikan. KPK mensinyalir bahwa restu administratif dari Pemkot Madiun hanya bisa terbit setelah ada komitmen setoran yang dibungkus dengan label dana CSR.
”Izin-izin usaha ataupun izin lainnya di lingkungan Pemerintah Kota Madiun (menjadi objek penerimaan),” tambah Budi.
KPK resmi menetapkan Wali Kota Madiun, Maidi sebagai tersangka setelah terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) terkait suap proyek dan dana CSR.
Tak sendirian, Maidi “diseret” bersama delapan orang lainnya ke jeruji penyidikan. Juru Bicara KPK merinci bahwa gerombolan tersangka ini terdiri dari sang Wali Kota, dua oknum Aparatur Sipil Negara (ASN), dan enam kontraktor swasta.
