OJK Minta Lembaga Jasa Keuangan Perluas Akses Pembiayaan ke Industri Perfilman

0
16
Reporter: Rommy Yudhistira

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta lembaga jasa keuangan untuk melakukan penetrasi, dan memperluas akses pembiayaan ke industri perfilman. OJK pun berupaya membangun ekosistem tersebut, agar lembaga jasa keuangan dapat mengetahui secara luas tentang industri perfilman nasional.

Deputi Direktur Kantor OJK Jabodebek Biger Adzanna Maghribi mengatakan, salah satu pendekatan yang didorong yakni dengan menyesuaikan produk keuangan, dengan karakteristik bisnis perfilman yang tidak selalu menghasilkan arus kas rutin selama proses produksi.

Kendati demikian, kata Biger, pihaknya perlu mempertimbangkan tiap-tiap subsektor dalam industri tersebut. Sebab, ekosistem perfilman tidak hanya soal rumah produksi dan pemilik film, juga melibatkan berbagai usaha pendukung lainnya yang juga membutuhkan modal.

“Karena lembaga jasa keuangan juga masih memiliki pemahaman yang terbatas mengenai industri perfilman. Ini yang perlu kita bangun bersama karena seberapa baik pemahaman terhadap industri perfilman akan menentukan terbuka atau tidaknya akses pembiayaan,” kata Biger di acara JAFF Market Industry Report 2026 di Jakarta, Kamis (19/11).

Masih soal modal, Ketua Bidang Fasilitasi Pembiayaan Badan Perfilman Indonesia (BPI) Tesadesrada Ryza menambahkan, pihaknya berupaya membuka kesempatan bagi para produser film untuk menemukan skema pendanaan yang sesuai dengan kebutuhan. Upaya tersebut dinilai perlu didukung dengan penguatan ekosistem perfilman yang mencakup unsur usaha, kegiatan, profesi, dan pendidikan.

Baca Juga :   Ketua DPR: Masyarakat Menanti Sikap Tegas Anggota Dewan Komisioner OJK Terpilih

“BPI melihat bahwa sektor film tidak hanya sebatas industrinya saja. Justru ekosistem perfilman yang harus kita jaga bersama karena seluruh unsur ini saling berkaitan satu sama lain,” ujar Ryza.

Selaku perwakilan lembaga keuangan, Senior Vice President MSME Amar Bank Josua Sloane mengatakan, pembiayaan industri perfilman membutuhkan pendekatan yang berbeda dibandingkan dengan sektor usaha lainnya. Selain itu, kata Josua, perbankan pun tidak selalu membedakan pembiayaan berdasarkan subsektor industri. Namun, struktur harga dan skema pembiayaan disesuaikan dengan tingkat kompleksitas proyek.

Misalnya, lanjut Josua, bank dapat menggunakan skema pembiayaan langsung terhadap proyek dengan unsur yang sederhana. Sedangkan, proyek perfilman yang memiliki kebutuhan modal dan risiko yang lebih kompleks, berpeluang mendapatkan pembiayaan bersama atau joint financing.

“Melalui skema tersebut, bank dapat bekerja sama dengan lembaga jasa keuangan lain, termasuk institusi yang memiliki akses terhadap pendanaan pasar modal. Pendekatan kolaboratif diperlukan karena penilaian risiko proyek film tidak selalu mudah dilakukan oleh satu lembaga keuangan,”  ujar Josua.

Baca Juga :   Kinerja Produksi, Konsumsi dan Ekspor Sawit Naik di Bulan Maret

Sementara itu, JAFF Market melakukan studi terhadap 2 film Indonesia yang telah tayang ke publik. Dalam studinya, JAFF Market memotret film dengan anggaran sekitar Rp 30 miliar yang melibatkan 150 tenaga kerja dari penyedia barang dan jasa. Kemudian, film dengan anggaran Rp 10 miliar dengan 29 tenaga kerja. Angka tersebut belum menghitung jumlah pemain dan kru produksi.

Dari hasil studi itu, Market Director JAFF Market Linda Gozali mengatakan, pihaknya melihat bahwa industri film tidak hanya menghasilkan pendapatan dari penjualan tiket. Pasalnya, setiap produksi film juga melibatkan berbagai sektor usaha, dan membuka peluang bisnis.

“Artinya, semakin besar aktivitas produksi, semakin luas pula rantai ekonomi yang bergerak di sekitarnya,” kata Linda.

Dapatkan berita dan analisis seputar ekonomi, bisnis dan lainnya hanya di theiconomics.com.

Pastikan untuk mengikuti perkembangan terbaru, berita, dan event The Iconomics di akun sosial media kami:
Instagram: the.iconomics
TikTok: @theiconomics
YouTube: @theiconomics
X: theiconomic
LinkedIn: The Iconomics

Leave a reply

Iconomics