Pemerintah Dorong Literasi dan Inklusi Keuangan, Mulai dari Pembukaan Rekening untuk Masyarakat hingga QRIS

Pemerintah Indonesia akan meningkatkan literasi dan inklusi keuangan secara konsisten di Indonesia. Pemerintah akan melakukan sejumlah langkah.

Pemerintah Indonesia akan mempersiapkan penyediaan rekening bagi masyarakat melalui PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan Bank Syariah Indonesia (BSI). Kebijakan ini diarahkan untuk memperluas kepemilikan rekening sekaligus memperkuat akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal.

Dalam pelaksanaannya, data kependudukan dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) akan dipadankan dengan sistem yang tersedia di Bank Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan sistem pembayaran. Pemanfaatan integrasi data tersebut diharapkan dapat mendukung penyediaan layanan keuangan yang lebih tepat dan terjangkau bagi masyarakat.

Pemerintah juga akan memperkuat penggunaan sistem pembayaran digital melalui Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS). Integrasi rekening dengan sistem pembayaran digital tersebut diharapkan dapat mempermudah masyarakat dalam melakukan transaksi sekaligus meningkatkan pemanfaatan layanan keuangan dalam aktivitas ekonomi sehari-hari.

“Yang kedua gateway system-nya jadi menggunakan QRIS. Ini yang disiapkan agar literasi dan juga inklusif keuangan kita bisa mencapai seoptimal mungkin. Lebih tinggi dari yang sudah kita capai. Tentu ke depannya berbagai program, nanti akan dikirimkan kepada rekening-rekening yang disiapkan untuk warga negara tersebut,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto dalam keterangannya.

Penguatan inklusi keuangan juga diharapkan dapat mendukung pelaksanaan berbagai program Pemerintah agar manfaatnya dapat diterima masyarakat secara lebih luas. Dengan kepemilikan rekening yang semakin merata, berbagai program yang ditujukan kepada masyarakat nantinya dapat disalurkan secara lebih efektif melalui rekening yang telah disiapkan.

Upaya tersebut menjadi bagian dari komitmen Pemerintah untuk terus memperluas akses dan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap layanan keuangan. Peningkatan inklusi dan literasi keuangan secara berkelanjutan diharapkan dapat memperkuat partisipasi masyarakat dalam sistem keuangan sekaligus mendukung aktivitas perekonomian nasional.