Pemerintah Lihat Pemanfaatan Big Data Sudah Menjadi Kebutuhan

Pemerintah melihat pemanfaatan big data data telah menjadi sebuah kebutuhan untuk dapat melihat berbagai transaksi digital, termasuk transaksi yang kompleks seperti transaksi rumah tangga, kredit, perbankan, perusahaan, ekspor dan impor.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa dengan memanfaatkan big data, pencapaian pembangunan nasional dapat didesain lebih inklusif untuk kesejahteraan masyarakat.

“Penyediaan data dan informasi yang andal dan berkualitas oleh produsen data merupakan hal penting, terutama untuk mendorong kegiatan perekonomian. Big data menyediakan data statistik yang lebih cepat dan lebih detail, tetapi yang lebih penting adalah melakukan analisa dari big data tersebut yang merupakan kebutuhan bagi bisnis di era digital saat ini,” kata Menko Airlangga dalam keterangan resmi.

Ia mengatakan bahwa BPS berperan dalam mendukung Pemerintah menyediakan indikator strategis yang dapat digunakan untuk melihat berbagai fenomena dan gejolak sosial-ekonomi Indonesia. Selain data PDB dan inflasi, BPS juga merilis data secara bulanan yakni data ekspor, impor, dan tingkat penghunian perhotelan.

“Kompleksitas data yang diperlukan dalam penghitungan perekonomian Indonesia perlu dikomunikasikan dan dikoordinasikan antar satuan kerja maupun instansi agar data dasar cepat dan akurat,” kata Menko Airlangga.

Ia menegaskan bahwa BPS sebagai instansi penyedia data harus independen sehingga data yang dihasilkan dapat digunakan oleh pemangku kepentingan untuk menghasilkan kebijakan yang tepat sasaran. BPS diharapkan dapat meningkatkan frekuensi kecepatan waktu rilis data, menyediakan estimasi hingga wilayah yang lebih kecil, mengurangi efek dari non-response, serta mampu menyediakan informasi sebagai pembanding.