Penanganan Jiwasraya-Asabri Disebut Kejahatan Gunakan Instrumen Negara

Kuasa hukum PT Trada Alam Minera Tbk (TRAM) dan PT Jelajah Bahari Utama (JBU), Haris Azhar menyebut penanganan kasus Jiwasraya-Asabri adalah kejahatan menggunakan proses penegakan hukum. Penanganan kedua perkara itu disebut sebagai kejahatan yang menggunakan fasilitas proses hukum atau instrumen negara.

Menurut Haris, penggunaan kekuasaan atas nama proses hukum yang dilakukan Kejaksaan Agung sebetulnya menciptakan banyak kerugian. Dalam konteks militer itu ada namanya perintah komandonya yang memang menikmati semua proses kejahatan berkedok proses penegakan hukum ini.

“(Ini) jelas kriminalisasi. Jadi sebetulnya gagal bayarnya gara-gara Kejaksaan Agung. Kalau saya jadi pemilik polis Jiwasraya waktu itu atau hari ini mungkin saya sudah lapor ke Nabi Musa bahkan sampai ke Tuhan, kelakuan Kejaksaan Agung itu,” kata Haris dalam sebuah diskusi virtual beberapa waktu lalu.

Menurut Haris, ada unsur politis dalam proses penegakan hukum untuk kasus Jiwasraya-Asabri. “Saya nggak bilang ini proses hukum, tapi sudah memang mengarah pada permainan aset. Dan cukup banyak kejahatan permainan aset yang diduga dilakukan pejabat di Kejaksaan Agung itu. Saya punya banyak data soal itu,” katanya.

Haris menambahkan, argumentasi Kejaksaan melakukan lelang aset sitaan perkara Asabri menggunakan Pasal 45 KUHAP itu sangat semena-mena. Dan proses yang sedang dilakukan Korps Adhyaksa adalah proses merusak bisnis orang dengan merebut asetnya.

“Jadi menurut saya Kejaksaan mengkhianati kepercayaan rakyat makanya sangat wajar kalau hari ini banyak orang teriak-teriak minta Jaksa Agung diganti dan minta Presiden (Jokowi) suruh berhenti saja, ya karena sudah nggak ada yang bisa dipercaya di negeri ini,” katanya.