Peruri Siap Laksanakan Penugasan GovTech dari Pemerintah
Direktur Utama Perum Peruri Dwina Septiani Wijaya/Antara
Perusahaan Umum (Perum) Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) siap untuk melaksanakan penugasan GovTech Indonesia dari pemerintah. Sebagai perusahaan penjamin keaslian atau authenticity guarantor, Peruri melakukan transformasi bisnis di era digital.
Direktur Utama Peruri Dwina Septiani mengatakan, dengan portofolio digital capabilities-nya, Peruri siap berkolaborasi dengan pemerintah dalam mengakselerasi transformasi digital. Juga akan memberikan solusi inovatif, dan mendukung visi pemerintah untuk memberikan pelayanan publik yang efisien dan terpercaya.
“Sebagai perusahaan penjamin keaslian serta perusahaan teknologi high security, kompetensi utama kami memberikan peran kunci dalam penugasan GovTech Indonesia,” kata Dwina dalam keterangan resminya pada Rabu (24/1).
Peruri, kata Dwina, telah melakukan pengembangan kapabilitas dalam bidang teknologi security digital. Hal itu dapat terlihat dari adanya perubahan regulasi yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2006 menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2019. Perubahan tersebut mencakup penambahan kegiatan usaha Peruri di bidang jasa digital sekuriti, dengan ekspansi usaha yang diperbesar ke ranah digital.
Dwina menambahkan, transformasi yang dilakukan Peruri tidak terbatas pada aspek regulasi, tapi juga pada produk-produk yang dihasilkan Peruri. Dan, Peruri menghasilkan produk hybrid yang mengintegrasikan teknologi digital dalam produk cetakan.
Upaya itu, kata Dwina, dilakukan untuk meningkatkan kualitas keamanan produk yang dihasilkan seperti paspor elektronik. Semisal, pengembangan produk lainnya yakni materai elektronik versi digital dari produk fisik meterai tempel. Lalu, Peruri juga meluncurkan berbagai layanan digital business solution seperti Peruri Sign, Peruri Code, dan Peruri Trust.
Untuk mendukung bisnis digital, kata Dwina, Peruri memiliki infrastruktur digital yang mumpuni. Dengan adanya pencapaian tersebut, Peruri telah mendapatkan kepercayaan dari pemerintah.
Pada akhir 2023, lanjut Dwina, pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional, yang menunjuk Peruri sebagai government technology agency atau GovTech Indonesia.
“Kami siap menjadi motor penggerak dalam menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Indonesia,” ujarnya.
