6 Rekomendasi Strategis Penguatan Kompetensi Kehumasan Tahun 2027 yang Diusung Perhumas

Perhimpunan Hubungan Masyarakat Indonesia (PERHUMAS) merumuskan enam rekomendasi strategis penguatan kompetensi kehumasan untuk 2027. Rekomendasi ini diarahkan untuk mendorong transformasi profesi humas dari sekadar penyampai informasi menjadi penasihat strategis, pengelola risiko komunikasi, penjaga kepercayaan publik, dan penggerak reputasi bangsa.

“Agenda KHI (Konvensi Humas Indonesia) 2026 menegaskan pentingnya kompetensi profesional humas dalam menghadapi perubahan teknologi, dinamika sosial, serta tantangan komunikasi di tingkat nasional maupun global,” kata Wakil Ketua Umum PERHUMAS, Glory Oyong dalam keterangannya.

Penguatan kompetensi menjadi semakin penting di tengah perkembangan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI), meningkatnya kompleksitas risiko komunikasi, serta tuntutan publik terhadap transparansi dan akuntabilitas organisasi.

Humas dituntut tidak hanya mampu menyampaikan pesan, tetapi juga berperan dalam proses pengambilan keputusan, membangun hubungan dengan pemangku kepentingan, dan menjaga keberlanjutan kepercayaan publik.

Ada 6 rekomendasi strategis yang dirumuskan mencakup kepemimpinan komunikasi strategis, kompetensi digital dan etika AI, manajemen krisis dan kepercayaan, komunikasi lintas budaya, standardisasi profesi, serta pengukuran dampak komunikasi.

Pertama, penguatan kompetensi Strategic Communication Leadership. PERHUMAS mendorong praktisi humas untuk mengambil peran yang lebih strategis sebagai penasihat pimpinan dalam pengambilan keputusan, pengelolaan reputasi, dan pembangunan kepercayaan publik. Kompetensi yang perlu diperkuat meliputi kepemimpinan komunikasi, pemikiran strategis, pengelolaan pemangku kepentingan, serta pengambilan keputusan berbasis data.

Kedua, penguatan kompetensi digital, AI, dan etika komunikasi. Perkembangan teknologi menuntut praktisi humas memiliki literasi AI dan analitik data, sekaligus mampu memanfaatkan Generative AI secara etis, transparan, dan bertanggung jawab. Perhumas merekomendasikan penyusunan standar kompetensi dan pedoman penggunaan AI dalam praktik kehumasan, dengan menekankan verifikasi informasi, perlindungan data, dan pengawasan manusia.

Ketiga, peningkatan kompetensi Crisis, Risk, and Trust Management. Praktisi humas perlu memiliki kapasitas untuk mengidentifikasi risiko, mengantisipasi krisis, berkomunikasi dalam situasi penuh ketidakpastian, serta memulihkan kepercayaan publik. Kompetensi ini juga mencakup kemampuan menangani misinformasi, disinformasi, dan berbagai isu yang berpotensi memengaruhi reputasi organisasi maupun bangsa.

Keempat, penguatan kompetensi komunikasi lintas budaya dan reputasi global. Di tengah keterhubungan dunia yang semakin erat, praktisi humas perlu menguasai komunikasi antarbudaya, diplomasi komunikasi, dan strategic storytelling. Kemampuan tersebut penting untuk memperkuat reputasi Indonesia sekaligus mengomunikasikan agenda keberlanjutan secara kredibel dan relevan bagi pemangku kepentingan nasional maupun internasional.

Kelima, standardisasi, sertifikasi, dan pengembangan kompetensi berkelanjutan. Perhumas mendorong penyelarasan standar kompetensi profesi kehumasan dengan perkembangan teknologi, kebutuhan industri, dan praktik profesional global. Upaya ini memerlukan kolaborasi antara PERHUMAS, perguruan tinggi, dunia usaha, pemerintah, dan lembaga sertifikasi untuk    memperluas akses pelatihan, sertifikasi, serta pengembangan kompetensi berkelanjutan lintas generasi dan wilayah.

Keenam, penguatan kompetensi pengukuran dampak komunikasi. Keberhasilan fungsi humas perlu dinilai melalui pendekatan berbasis bukti, bukan hanya dari jumlah publikasi atau eksposur media. Oleh karena itu, kompetensi riset, evaluasi, dan pengukuran efektivitas komunikasi perlu diperkuat dengan memperhatikan perubahan pemahaman dan perilaku, kualitas hubungan dengan pemangku kepentingan, tingkat kepercayaan, serta reputasi organisasi. (**)