BGN Pastikan Pengadaan Motor Listrik Menggunakan Anggaran 2025 dan Jadi BMN

Badan Gizi Nasional menyebut pengadaan motor listrik merupakan bagian dari perencanaan anggaran 2025. Karena itu, pengadaan motor ini bukan program baru yang muncul secara tiba-tiba.

Walau masuk anggaran 2025, kata Kepala BGN Dadan Hindayana, realisasi pengadaan secara administratif, dan keuangan dilaksanakan pada 2026. Pasalnya, proses akhir anggaran yang telah melalui mekanisme resmi dari pemerintah.

“Pengadaan motor listrik ini sudah direncanakan dalam anggaran 2025 sebagai bagian dari dukungan operasional program MBG, khususnya untuk menunjang mobilitas Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi,” kata Dadan dalam keterangan resminya pada Kamis (9/4).

Secara keseluruhan, kata Dadan, total realisasi pengadaan motor listrik mencapai 21.801 unit, dari rencana awal 25.644 unit. Hingga akhir Maret 2026, pengadaan motor listrik sebesar 85,01% atau sebanyak 21.801 unit.

“Sisa dana yang telah ditampung dikembalikan ke kas negara dengan penihilan RPATA bersamaan dengan pembayaran tahap 2,” ujarnya.

Masih kata Dadan, seluruh unit motor yang diproduksi merupakan hasil karya dalam negeri dengan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) mencapai 48,5%. Produksi pun dilakukan di fasilitas manufaktur yang berlokasi di Citeureup, Jawa Barat.

Saat ini, kata Dadan, seluruh kendaraan masih dalam tahap penyelesaian administrasi sebagai barang milik negara, sebelum didistribusikan kepada para penerima manfaat di lapangan. Pendistribusian akan dilakukan secara bertahap, dan sesuai dengan kebutuhan operasional di tiap-tiap wilayah.

“Motor listrik ini belum didistribusikan. Kami memastikan seluruh proses administrasi, termasuk pencatatan sebagai BMN, diselesaikan terlebih dahulu agar penggunaannya tertib, transparan, dan akuntabel,” kata Dadan.