BI Pangkas GWM, Likuiditas Perbankan Bertambah Rp89,9 Triliun
Gubernur BI Destry Damayanti/Foto: Petrus Dabu
Bank Indonesia (BI) mencatat penurunan giro wajib minimum (GWM) tahap pertama yang berlaku mulai 1 November 2026 telah menambah likuiditas perbankan sekitar Rp89,9 triliun. Tambahan likuiditas tersebut diharapkan memperkuat kemampuan perbankan dalam menyalurkan kredit ke sektor riil.
Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti mengatakan, kebijakan penurunan GWM tersebut merupakan bagian dari upaya bank sentral memperkuat kecukupan likuiditas rupiah sekaligus mendorong intermediasi perbankan. BI juga memberikan pelonggaran melalui kebijakan insentif likuiditas makroprudensial (KLM).
“Pada November ini, per 1 November, ada tambahan likuiditas karena turunnya GWM 1%. Ada penambahan sekitar Rp89,9 triliun. Jadi, itu masuk ke dalam perbankan,” ujar Destry dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur BI, Rabu (18/11/2026).
Penurunan GWM tersebut merupakan bagian dari keputusan RDG BI Oktober 2026. Dalam keputusan itu, BI menetapkan penurunan GWM secara bertahap sebesar total 2 poin persentase untuk bank umum konvensional maupun bank umum syariah.
Untuk bank umum konvensional (BUK), GWM diturunkan dari 9% menjadi 7%. Penurunan dilakukan dalam dua tahap, yakni sebesar 1 poin persentase menjadi 8% mulai 1 November 2026 dan kembali turun 1 poin persentase menjadi 7% mulai 1 Desember 2026.
Sementara itu, untuk bank umum syariah (BUS) dan unit usaha syariah (UUS), GWM diturunkan dari 7,5% menjadi 5,5%. Tahap pertama berlaku mulai 1 November 2026, ketika GWM turun menjadi 6,5%. Selanjutnya, GWM kembali diturunkan menjadi 5,5% mulai 1 Desember 2026.
BI menetapkan penurunan GWM tersebut melalui penyesuaian kebijakan KLM yang diturunkan dari 6% menjadi 5%, berlaku mulai 1 Desember 2026. Selain itu, BI memberikan remunerasi atas bagian tertentu dari pemenuhan kewajiban GWM rupiah secara rata-rata paling banyak sebesar 5% dari GWM rupiah secara rata-rata, juga mulai 1 Desember 2026.
Menurut Destry, dampak kebijakan tersebut masih akan terus berjalan karena periode November belum berakhir. Namun, BI menilai waktu penerapannya tepat karena pertumbuhan kredit sejumlah kelompok bank di luar Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) mulai menunjukkan peningkatan.
Pertumbuhan kredit Bank Umum Swasta Nasional (BUSN), misalnya, meningkat dari 13,9% pada September menjadi 14,1% pada Oktober 2026. Pertumbuhan kredit kantor cabang bank asing (KCBA) juga terus menunjukkan tren peningkatan.
Destry menilai perkembangan tersebut menjadi indikasi positif bagi upaya mendorong penyaluran kredit melalui pelonggaran likuiditas perbankan.
Selain penurunan GWM, BI melihat kebijakan KLM juga mulai memberikan dampak terhadap penyaluran kredit ke sektor-sektor prioritas. Berdasarkan asesmen bank sentral, kredit yang dialokasikan ke sektor pertanian, industri, dan hilirisasi meningkat dari Rp214 triliun sebelum implementasi KLM menjadi Rp232 triliun.
“Jadi, kami melihat KLM ini memberikan dorongan juga kepada perbankan untuk menyalurkan kepada sektor-sektor yang kami anggap prioritas,” kata Destry.
Sektor prioritas tersebut mencakup pertanian, industri, hilirisasi, perumahan, serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Pelonggaran likuiditas dan insentif makroprudensial tersebut juga tercermin pada peningkatan rasio kredit terhadap dana pihak ketiga atau loan to deposit ratio (LDR). BI mencatat LDR perbankan pada Oktober 2026 meningkat menjadi 88,2% dari sebelumnya 88,1% pada September 2026.
Destry mengatakan, BI akan terus memperkuat dukungan terhadap pembiayaan UMKM. Pasalnya, kelompok usaha mikro dan menengah mulai menunjukkan pemulihan (recovery) dan peningkatan permintaan pembiayaan.
“Ini juga tentu menjadi angin segar buat bank-bank. Ternyata masih ada beberapa UMKM yang memang memiliki permintaan pembiayaan,” ujarnya.
KLM Diperkuat
Dalam RDG 17–18 November 2026, BI kembali memperkuat kebijakan makroprudensial untuk mendorong intermediasi perbankan. Salah satunya melalui persiapan implementasi KLM dengan financing channel yang memberikan insentif paling tinggi sebesar 3% dari dana pihak ketiga (DPK).
Insentif tersebut diarahkan untuk mengoptimalkan dukungan pembiayaan perbankan kepada sektor usaha yang mendukung penciptaan lapangan kerja serta memperkuat pembiayaan UMKM. Kebijakan ini mulai berlaku pada 1 Desember 2026.
Selain itu, BI memperkuat implementasi KLM untuk pendalaman pasar uang dengan insentif paling tinggi sebesar 2% dari DPK. Kebijakan tersebut ditujukan untuk mendorong redistribusi likuiditas dan memperkuat intermediasi perbankan.
Dengan kombinasi pelonggaran GWM dan penguatan KLM, BI berupaya memastikan likuiditas perbankan dapat lebih produktif dan mengalir ke sektor-sektor yang mendukung pertumbuhan ekonomi.