Hasil Investigasi Kemenkeu soal Restitusi, Menkeu Akan Copot 2 Pejabat yang Bertanggung Jawab

Hasil investigasi internal di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terdapat 5 pejabat yang dinilai bertanggung jawab atas ketidaksesuaian data restitusi pajak. Karena itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa akan mencopot 2 orang yang dianggap paling bertanggung jawab dari 5 pejabat tersebut terkait masalah itu.

Berdasarkan data Kemenkeu, kata Purbaya, nilai restitusi pajak mencapai Rp 361,2 triliun, naik 35,94% secara tahunan (yoy). Restitusi merupakan pembayaran pajak yang dibayarkan lebih besar daripada yang seharusnya, atau terjadi kesalahan dalam pemungutan pajak.

“Jadi pesannya adalah ketika ada instruksi seperti itu, jalankan dengan baik. Jangan jorjoran. Jadi saya tidak main-main, praktiknya benar,” kata Purbaya di gedung Kemenkeu, Jakarta, Senin (4/5).

Purbaya mengatakan, 2 pejabat tersebut tidak memberitahukan informasi tentang pajak secara akurat. Padahal, hal tersebut sudah pernah ditanyakan khususnya potensi nilai restitusi, tapi akhirnya berbeda dengan fakta yang ada.

“Jadi itu yang kita perbaiki. Jangan sampai ada salah informasi,” ujar Purbaya.

Selain itu, kata Purbaya, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) juga sedang mengaudit restitusi dari 2016 hingga 2025. Karena itu, audit diharapkan dilakukan secara menyeluruh, agar tidak ada lagi kerugian yang dialami negara.

“Supaya kita tidak kecolongan. Apalagi di industri batu bara, PPN-nya saya (negara) nombok Rp 25 triliun restitusinya,” ujar Purbaya.

Purbaya karena itu memastikan akan menindak tegas pihak-pihak yang terbukti melanggar, dan melakukan kesalahan dalam penghitungan nilai pajak.

“Sementara itu dibatalkan supaya tidak terlalu tidak terkendali, kalau ada kesalahan. Nanti kalau kesalahannya sudah ketemu, siapa yang main kita akan tindak,” ujar Purbaya.