Karena Corona, Sri Mulyani Siap Terapkan Protokol Krisis Moneter

Pemerintah siap mengambil langkah cepat untuk menjaga kondisi ekonomi Indonesia yang sedang goyah sebagai akibat wabah virus corona. Protokol yang diterapkan serupa ketika krisis keuangan terjadi pada 2008 lalu.

Protokol tersebut, kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, berupa pemantauan pergerakan surat utang, korporasi, dampak dari kredit macet (NPL). “Kita terus memantau. Dari pergerakan surat utang, korporasi, dampak NPL yang meningkat, ini terus kita pantau dengan protokol yang sama seperti 2008-2009,” kata Sri Mulyani setelah melalui video conference, Jakarta, Jumat (20/3).

Pemerintah, kata Sri Mulyani, akan terus menyesuaikan kebijakan yang bersifat dinamis, seperti menjaga sektor keuangan, suku bunga dan nilai tukar rupiah. Jadi, tidak menutup kemungkinan ke depannya pemerintah akan turun tangan mengalokasikan bantuan berupa relaksasi seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR).

“Dari sisi APBN kemungkinan juga memberikan bantuan bunga hingga relaksasi-relaksasi seperti KUR sehingga pemerintah tetap menjaga kelompok yang terdampak,” kata Sri Mulyani.

Selain soal stabilisasi keuangan, pemerintah akan memangkas anggaran perjalanan dinas sebesar 50% dari total keseluruhan Rp 43 triliun. Ini sesuai dengan arahan presiden yang meminta untuk dialihkan ke belanja prioritas. “Kita pangkas sebesar 50%, sesuai dengan permintaan bapak presiden untuk dialihkan ke belanja prioritas,” kata Sri Mulyani.

Sebelumnya, pemerintah memastikan APBN 2020 akan dialihkan untuk menopang kesehatan, jaring pengaman sosial dan dukungan pelaku usaha ketika virus corona sedang mewabah.