Sesuai Arahan Presiden, Kopdes Merah Putih Akan Kelola PLTS di Tiap Desa/Kelurahan

Kementerian Koperasi (Kemenkop) menyebut Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih akan mengelola pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) di setiap desa/kelurahan sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto. Sesuai dengan program Astra Cita, pemerintah menjadikan swasembada energi menjadi salah satu strategi pada saat ini.

Terkait hal ini, Sekretaris Utama Kementerian Koperasi Ahmad Zabadi mengatakan, pemerintah berencana membangun PLTS di 80 ribu desa seluruh Indonesia. Karena itu, pemerintah membutuhkan peran seluruh pihak untuk mewujudkan rencana tersebut.

“Ini sebuah kebijakan yang saya kira memerlukan kesiapan-kesiapan yang bukan saja menjadi urusan kita di desa. Tapi menjadi tanggung jawab kita bersama,” kata Ahmad dalam acara The Seventh Brand Equity Forum 2025 yang digelar The Iconomics di gedung Kemenkop, Jakarta, Kamis (3/7).

Untuk pembentukan Kopdes Merah Putih, kata Ahmad, progres sudah mencapai lebih dari target yang ditentukan pemerintah. Rencananya, Presiden Prabowo akan meresmikan Koperasi Desa Merah Putih secara serentak pada 19 Juli 2025.

“Akan ada 80 ribu koperasi desa/kelurahan yang akan diresmikan Bapak Presiden (Prabowo). Tempatnya di Desa Bentangan, Klaten,” ujar Ahmad.

Pada tahun pertama Kopdes Merah Putih, kata Ahmad, akan menjalankan 6 bisnis utama yang meliputi manajemen koperasi, simpan pinjam, kios sembako, klinik desa, apotek desa, dan sistem logistik desa. Dari pembentukan Kopdes Merah Putih itu diperkirakan akan menyerap kurang lebih 2 juta tenaga kerja dengan asumsi per koperasi menyerap sekitar 25 orang.

“Karena di Kopdes Merah Putih ini akan ada sedikitnya 5 pengelola, pengurus, dan 3 pengawas. Ada 80 ribu (Kopdes Merah Putih). Kemudian kira-kira per koperasi ini 25 orang yang direkrut jadi karyawan, setidaknya ada 2 juta (tenaga kerja yang terserap)” ujar Ahmad.

Untuk itu, kata Ahmad, pihaknya mengajak semua elemen untuk mendukung dan menjadi bagian dari Kopdes Merah Putih. Sebab, Kopdes Merah Putih tidak bisa berjalan sendiri tanpa adanya keterlibatan sektor swasta, dan pemerintah.

“Untuk bisa menjadi bagian dari membangun kolaborasi yang lebih kuat, lebih sinergis, dan memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, dan makmur, sebagaimana yang dicita-citakan para pendiri bangsa,” katanya.