MIND ID: Pemanfaatan Ruang Laut untuk Pertambangan Diimbangi dengan Komitmen Menjaga Lingkungan

Holding industri pertambangan Indonesia MIND ID mengintegrasikan anggota grup untuk mengoptimalkan pemanfaatan ruang laut sebagai bagian dari wilayah operasional industri pertambangan dan jalur logistik, dengan tetap menjalankan program-program pemulihan ekologi untuk menjaga keberlanjutan ekosistem flora dan fauna laut.

Direktur Utama MIND ID, Maroef Sjamsoeddin menyampaikan Grup MIND ID berkomitmen tidak hanya memanfaatkan kawasan laut sebagai bagian dari operasional industri pertambangan, dan pendukung bisnis Perusahaan, tetapi juga konsisten menjalankan tanggung jawab dalam menjaga kekayaan alam ini.

Oleh karena itu, operasional dilaksanakan sesuai dengan perizinan yang berlaku serta didukung oleh komitmen penjagaan dan pemulihan lingkungan yang komprehensif.

“Kami percaya, memanfaatkan sumber daya mineral ini bukan berarti mengabaikan lingkungan, baik darat maupun wilayah laut. Justru, laut harus dijaga karena telah memberikan manfaat besar bagi Indonesia,” kata Maroef dalam keterangannya.

Maroef memastikan setiap operasional Grup MIND ID dirancang untuk mencegah degradasi lingkungan. Perseroan juga proaktif berkolaborasi dengan Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut KKP agar penciptaan nilai dalam pemanfaatan ruang laut serta upaya penjagaan ekologi laut dijalankan secara berkelanjutan.
Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut KKP, Kartika Listriana memaparkan Indonesia memiliki total luas 6,4 juta kilometer persegi perairan yurisdiksi nasional yang menyimpan potensi kekayaan alam keanekaragaman hayati laut 8.500 spesies marine mega biodiversity, 50.875 km² terumbu karang, 2.935 km² padang lamun, dan 33.641 km² ekosistem mangrove.

Kartika mengapresisasi Grup MIND ID yang berinisiatif terus memperkuat sinergi dan kolaborasi dengan KKP, sehingga akan mampu meningkatkan aspek tata kelola perusahan yang baik Grup MIND ID.

“KKP telah menerbitkan 46 Persetujuan KKPRL untuk Grup MIND ID dengan total Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang terbayar mencapai Rp165,33 miliar dengan detail kegiatan pertambangan di laut, Terminal Khusus, dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri untuk mendukung kegiatan pertambangan yang berada di darat,” kata Kartika.