10 Kasus Pasar Modal yang Dikenai Sanksi OJK, Simak Pihak-pihak yang Diganjar Sanksi

0
31

Kesepuluh, pelanggaran ketentuan pelaporan keuangan dan keterbukaan informasi PT Anugerah Kagum Karya Utama Tbk. PT Anugerah Kagum Karya Utama Tbk dikenai Sanksi Administratif Berupa Denda sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Selain itu ada sanksi administratif berupa Peringatan Tertulis atas pelanggaran, yang pertama, Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal jis. huruf B angka 4 butir d. 1) dan huruf B angka 4 butir b. 2) b) Peraturan VIII. G.7 jo. Paragraf 16 dan Paragraf 21 PSAK 207 karena PT Anugerah Kagum Karya Utama Tbk menyajikan pos Penerimaan (pembayaran) dari pihak berelasi sebesar Rp30.539.592.781 pada Laporan Arus Kas Aktivitas Pendanaan secara neto, dengan menggabungkan pembayaran dan penerimaan, serta menggabungkan mutasi atau transaksi terkait pencatatan piutang pihak berelasi dan utang pihak berelasi jangka panjang serta PT Anugerah Kagum Karya Utama Tbk menyajikan pos Pembayaran kepada pihak berelasi (terkait piutang pihak berelasi) sebesar Rp761.895.560 pada Laporan Arus Kas Aktivitas Pendanaan yang seharusnya disajikan pada pada Laporan Arus Kas Aktivitas Investasi.

Pelanggaran kedua yang dilakukan PT Anugerah Kagum Karya Utama Tbk Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal jis. Huruf A angka 20 dan Huruf B Angka 1 butir d. 2) e) (2) (a) Peraturan VIII.G.7, Paragraf 2.4 Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan karena PT Anugerah Kagum Karya Utama Tbk pada LKTT per 30 Juni 2020 menyajikan saldo piutang pihak berelasi tidak sesuai dengan informasi pada dokumen pendukung serta menyajikan saldo utang kepada PT GBI tidak dicatat sebagai utang pihak ketiga, namun dicatat sebagai utang pihak berelasi.

Baca Juga :   BNI Terbitkan AT-1 Bond US$600 Juta

Ketiga, Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal jis. PP.86 PSAK 110 karena PT Anugerah Kagum Karya Utama Tbk tidak mengeliminasi penyajian setoran modal dari PT Anugerah Kagum Karya Utama Tbk ke entitas anak pada Laporan Arus Kas pada LKT per 31 Desember 2020.

Keempat, Angka 2 huruf b Peraturan Nomor IX.E.1 karena PT Anugerah Kagum Karya Utama Tbk tidak melaporkan transaksi setoran modal ke PT PNH kepada OJK paling lambat akhir hari kerja ke-2 (kedua) setelah terjadinya Transaksi Afiliasi.

Kelima, Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal jis. Paragraf 43 PSAK 207 tentang Laporan Arus Kas karena PT Anugerah Kagum Karya Utama Tbk tidak menyediakan seluruh informasi yang relevan dan memadai mengenai aktivitas pendanaan terkait transaksi non kas terkait pengakuan pendapatan diterima di muka dan pelunasan utang bank pada LKT per 31 Desember 2020.

Keenam, Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal jis. Paragraf 2.4. Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan karena PT Anugerah Kagum Karya Utama Tbk menyajikan pos Beban Keuangan dan Pos Lain-Lain Bersih pada Laporan Laba Rugi, dimana terhadap penjelasan pada CALK untuk masing-masing pos keuangan tersebut terdapat ketidaksesuaian pada LKT per 31 Desember 2020.

Baca Juga :   OJK Sempurnakan Pengaturan Fintech P2P Lending, Inilah Poin-poinnya

Ketujuh, Angka 2 huruf a Peraturan Nomor IX.E.1 karena PT Anugerah Kagum Karya Utama Tbk tidak melakukan keterbukaan informasi atas perjanjian utang antara PT Anugerah Kagum Karya Utama Tbk dengan PT EMAS tersebut kepada masyarakat, dan menyampaikan bukti pengumuman dan dokumen pendukungnya (termasuk laporan penilai) kepada OJK paling lambat 2 hari kerja setelah terjadinya Transaksi Afiliasi.

Kedelapan, Pasal 19 POJK Nomor 55/POJK.04/2025 terkait dengan keterlambatan terkait penyampaian keterbukaan informasi atas pengangkatan Sdri. Leliawati sebagai Ketua Komite Audit.

OJK juga menyatakan Jailani terbukti melanggar ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UU PM) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), jo. Pasal 21 huruf c, d, dan e POJK Nomor 9 tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan jis Paragraf 14, 15, A15, A20, A22 SA 200, Paragraf 20 dan 21 SA 220, Paragraf 9 dan 10 SA 265, Paragraf 13 dan A67 SA 315, Paragraf 24 SA 330, Paragraf 24 SA 330, Paragraf 6, 7, dan 9 SA 500 serta Paragraf 16 SA 560 atas audit LKT 2020 PT Anugerah Kagum Karya Utama Tbk. Jailani dikenai Sanksi Administratif Berupa Denda sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) atas pelanggaran tersebut.

Halaman Berikutnya
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Leave a reply

Iconomics