Politics
Komisi VI Setujui Pagu Anggaran Kemenkop UKM 2023, Begini Alokasinya
Komisi VI DPR menyetujui anggaran Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) sebesar Rp 1,4 triliun untuk tahun anggaran 2023. ...Pembahasan PMN Garuda Akan Jadi Prioritas Komisi XI dan Menkeu
Komisi XI DPR bersama Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati sepakat memprioritaskan pembahasan mengenai penyertaan modal negara (PMN) PT Garuda Indonesia Tbk ...Wakil Ketua Komisi XI Ini Beberkan Target RUU P2SK, Unit Syariah hingga Usulan UU
Komisi XI DPR akan merampungkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) pada Desember 2022. Karena itu, pembahasan atas RUU ...Anggota Komisi VI: Konversi LPG 3 Kg ke Kompor Listrik Akan Bebani Rakyat
Anggota Komisi VII DPR Sartono Hutomo menilai, rencana konversi gas LPG 3 kilogram (Kg) menjadi kompor listrik tidak sesederhana itu. Ada banyak ...Komisi X Setujui Anggaran Kemenparekraf Senilai Rp 3,3 T, Cek Penggunaannya
Komisi X DPR menyetujui pagu indikatif Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) tahun anggaran 2023 sebesar Rp 3,3 triliun. Jumlah itu akan ...Komisi VI Setujui Anggaran 2 Kementerian Ini, Cek Jumlahnya
Komisi VI DPR menyetujui alokasi anggaran Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan Kementerian Perdagangan (Kemendag) tahun anggaran 2023. Untuk Kementerian Investasi, ...Komisi VI DPR Setujui PMN Sekitar Rp 44 T untuk Perusahaan di Kementerian BUMN
Komisi VI DPR menyetujui penyertaan modal negara (PMN) untuk korporasi di Kementerian BUMN. Berdasarkan hasil rapat harmonisasi Badan Anggaran DPR, persetujuan yang ...Didesak Jelaskan Realisasi Investasi yang Mangkrak, Ini Jawaban Bahlil di Komisi VI DPR
Anggota Komisi VI DPR Amin AK mendesak Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menjelaskan perihal realisasi investasi Rp 548 ...Partai Nasdem: SE Mendagri soal Pj, Plt dan Pjs Bersifat Otoritarian
Partai Nasdem menilai terbitnya Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) No. 821/5492/SJ tentang persetujuan terbatas kepada penjabat (Pj), pelaksana tugas (Plt), ...Soal Kasus Robot Trading, Ini Saran Komisi VI kepada Kemendag dan Bappebti
Komisi VI DPR mendorong Kementerian Perdagangan (Kemendag) untuk menetapkan dan menempatkan sumber daya manusia dengan kompetensi yang tepat sebagai kepala Badan Pengawas ...