Politics
Komisi XI DPR Nyatakan Kinerja OJK 2021 Tidak Optimal dan Kualitasnya Perlu Ditingkatkan
Komisi XI DPR menilai kinerja Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada periode 2021 tidak optimal. Karena itu, OJK diminta meningkatkan kinerjanya terutama dalam ...Wacana Pembatasan Usia Maksimal Caleg Dinilai Tidak Relevan dengan Tupoksi Anggota DPR
Wacana pembatasan usia maksimal calon legislatif (caleg) DPR dinilai tidak relevan dengan kemampuan seseorang dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai anggota Dewan. ...Anggota Komisi VI Ini Minta Pemerintah Atasi Utang BUMN agar Tidak Bangkrut
Anggota Komisi VI DPR Amin AK mendesak pemerintah untuk segera mengatasi utang sejumlah perusahaan badan usaha milik negara (BUMN). Pasalnya, masalah utang ...Anggota Komisi III Johan Budi: Logistik Pengungsi Erupsi Semeru Aman
Anggota Komisi III DPR Johan Budi SP memastikan bantuan logistik kepada para pengungsi erupsi Gunung Semeru, Lumajang, Jawa Timur terpenuhi dengan baik. ...Peradi: UU Kejaksaan yang Izinkan JPU PK Timbulkan Kekacauan Hukum
Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) menilai Undang Undang Kejaksaan yang memberikan kewenangan kepada jaksa penuntut umum (JPU) mengajukan peninjauan kembali (PK) sebagai bentuk ...Rano Karno: Tidak Transparan, Kemenparekraf Perlu Jelaskan Dana PEN untuk Subsektor Film
Anggota Komisi X DPR Rano Karno mendesak Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) mengklarifikasi soal pendistribusian dana yang tidak transparan dan memenuhi ...Soal Reshuffle: PKB Sebut Akan Ada Kejutan dan PAN Siap Kirim Kader Terbaik
Perombakan kabinet yang digaungkan berbagai kalangan masih sekadar wacana hingga saat ini. Bahkan tidak ada yang bisa memastikan informasi perombakan kabinet itu ...Diminta Anggota Komisi XI Evaluasi Layanan Aduan Masyarakat, Ini Jawaban OJK
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diminta untuk terus memberantas pinjaman daring ilegal yang masih terus berlangsung. Buktinya aduan masyarakat terkait pinjaman daring ilegal ...Baleg DPR Setujui RUU TPKS untuk Dibahas
Badan Legislasi (Baleg) DPR menyetujui draf Rancangan Undang Undang (RUU) Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) setelah mendengar laporan dari Panitia Kerja (Panja) ...Anggota Komisi VII: Keuangan KS Tidak Sehat dan Tidak Fokus Kembangkan Bisnis Utama
Anggota Komisi VII DPR Mukhtarudin menilai kondisi PT Krakatau Steel (Persero) Tbk saat ini belum fokus untuk mengembangkan bisnis intinya. Padahal perusahaan ...
