Anggota Komisi VI Ini Minta Pemerintah Atasi Utang BUMN agar Tidak Bangkrut

Anggota Komisi VI DPR Amin AK mendesak pemerintah untuk segera mengatasi utang sejumlah perusahaan badan usaha milik negara (BUMN). Pasalnya, masalah utang BUMN dapat menggagalkan upaya pemulihan ekonomi nasional.

“Sebagian BUMN berutang jumbo juga akibat penugasan yang dilakukan tanpa perencanaan matang, seperti halnya proyek infrastruktur,” kata Amin dalam keterangannya, Jumat (10/12).

Masalah lainnya, kata Amin, yang dinilai membebani perusahaan BUMN apabila dibiarkan dapat membawa masalah keuangan yang serius bahkan berujung kebangkrutan. Karena itu, pemerintah harus memikirkan setiap perencanaan dengan mempertimbangkan skala prioritas yang ada.

Kesulitan yang dialami BUMN saat ini, kata Amin, lantaran dibebani pembangunan infrastruktur yang disebut tidak layak secara ekonomi. Karena itu, sesuai Undang Undang (UU) BUMN khususnya Pasal 66, pemerintah wajib menambahkan dan membantu menutupi kerugian perusahaan.

“Besarnya kebutuhan biaya infrastruktur, semestinya mengandalkan dana pihak ketiga seperti Perbankan,” ujar Amin.

Di samping itu, menurut Amin, terbatasnya pinjaman yang diberikan pihak ketiga termasuk tenggat waktu pelunasan, dinilai tidak mudah untuk memperoleh pembiayaan dari perbankan. Sedangkan obligasi, medium term notes (MTN) dan sejenisnya menerapkan bunga yang lebih tinggi.

Di sisi lain, kata Amin, pengelolaan BUMN masih kental dengan perilaku moral hazard, termasuk tindakan korupsi yang terselubung. “Sebaik apapun aturan dibuat, kalau perilakunya bermasalah dan tidak diberikan sanksi maka keberadaan pengelola menjadi bagian dari masalah BUMN,” katanya.