Politics
Kejagung Tahan dan Tetapkan Alex Noerdin Jadi Tersangka Dugaan Korupsi Gas Bumi
Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menetapkan anggota DPR Alex Noerdin sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pembelian gas bumi oleh BUMD ...Anggota Komisi XI Minta OJK Lengkapi Laporan Termasuk soal Bumiputera dan Jiwasraya
Sejumlah anggota Komisi XI DPR menilai laporan kinerja Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk Semester I/2021 belum lengkap. Karena itu, Komisi XI akan ...Politikus Ini Ingatkan Perlunya Dukungan Pembiayaan dan Digitalisasi untuk UMKM
Dukungan pembiayaan dan digitalisasi kepada usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dinilai penting di masa pandemi Covid-19 ini. Apalagi UMKM merupakan pilar ...Sidang Gugatan Kubu Moeldoko ke Menkumham, Demokrat Ajak Publik Soroti Buktinya
Fraksi Demokrat mengajak publik untuk menyoroti bukti yang akan diajukan kubu Moeldoko dalam gugatan terhadap keputusan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna ...DPR Pastikan Belum Ada Surpres Calon Pengganti Panglima TNI dari Jokowi
Meski masa dinas Panglima TNI Hadi Tjahjono tinggal hitungan bulan, tetapi Presiden Joko Widodo belum mengirimkan nama penggantinya untuk mendapat uji kelayakan ...Soal Dana yang Diterima Anggota DPR, Ini Penjelasan Krisdayanti dan Dasco
Anggota DPR Komisi IX Krisdayanti memastikan dana-dana yang disebutkannya dalam sebuah tayangan video YouTube kanal “Akbar Faizal Uncensored” bukanlah bagian dari pendapatan ...Gubernur Jabar Ajak Semua Pihak Kolaborasi Atasi Pandemi dengan 5 Prinsip
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengajak segenap pihak untuk bersama bahu-membahu dalam menangani permasalahan Covid-19 yang sudah melanda Indonesia sejak 2020. Apalagi ...Pemprov Jawa Barat Miliki Tantangan Tangani Covid-19, Apa saja Itu?
Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengakui memiliki sejumlah tantangan untuk menangani pandemi Covid-19 yang hampir 2 tahun sudah melanda Indonesia. Salah satu tantangan ...Wacana Penambahan dan Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Ancam Demokrasi
Wacana perpanjangan masa jabatan presiden dengan mengubah UUD 1945 dinilai dapat melemahkan regenerasi politik. Juga bisa menghambat kader partai dan warga negara ...PP Muhammadiyah: Mampukah Amandemen UUD untuk PPHN Jawab Problem Rakyat?
PP Muhammadiyah meminta wakil rakyat yang duduk di MPR untuk mengutamakan kepentingan rakyat terutama dalam hal wacana amandemen UUD 1945. Apalagi agenda ...
