ID Food Berencana Gadaikan Aset, DPR Soroti Strategi Tidak Matang dan Berisiko Tinggi
Peluncuran perusahaan induk BUMN bidang pangan/Iconomics
Rencana PT Rajawali Nusantara Indonesia (ID Food) untuk menggadaikan aset negara demi mendapatkan pinjaman bank menuai kecaman keras dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Anggota Komisi IV DPR, Firman Soebagyo, menyebut langkah Direktur Utama ID Food itu berisiko tinggi dan menjadi bukti “ketidakmatangan strategi” BUMN pangan.
Kritik ini dilontarkan terkait upaya ID Food mencari pinjaman untuk membiayai program hilirisasi di sektor perikanan dan pangan.
Opsi Terakhir, Bukan Pilihan Utama
Firman Soebagyo, yang juga politisi senior Golkar, menegaskan bahwa menggadaikan aset strategis negara seharusnya menjadi opsi terakhir, bukan justru dijadikan jalan pintas.
“Menggadaikan aset BUMN berarti menempatkan kepentingan negara dalam posisi yang rentan. Kita tidak boleh mengambil langkah yang mengandung risiko besar tanpa kajian yang komprehensif,” ujar Firman, Sabtu (22/11/2025).
Menurut Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini, ID Food yang memegang mandat besar di sektor pangan nasional harus memiliki perencanaan bisnis yang solid.
Ia khawatir skema pembiayaan berisiko, seperti gadai aset, justru akan membebani keuangan perusahaan dan menghambat pengembalian investasi, alih-alih memperbaiki rantai nilai pangan.
“Hilirisasi itu penting, tetapi harus dilakukan dengan strategi yang jelas. Jangan sampai upaya memperbaiki rantai nilai pangan malah menimbulkan masalah baru karena pendekatan yang salah,” tegasnya.
Tuntut Transparansi dan Pengawasan Ketat
Firman mendesak ID Food agar lebih mengutamakan opsi pembiayaan yang lebih aman dan tidak mengorbankan aset strategis perusahaan. Sebagai BUMN yang bertanggung jawab menjaga ketersediaan pangan dan menyejahterakan petani serta nelayan, setiap kebijakan korporasi harus sejalan dengan kepentingan publik.
Anggota Baleg DPR ini juga mendorong Pemerintah untuk memperketat pengawasan, terutama terhadap kebijakan BUMN pangan yang menyangkut aset negara.
“Yang kita inginkan adalah tata kelola yang prudent, transparan, dan mengutamakan kepentingan bangsa, bukan sekadar inovasi atau hilirisasi yang berisiko,” tutupnya.
