Isu Pergantian Kapolri Memanas, DPR Sudah Terima Surat dari Presiden?

Kabar pergantian Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) menjadi isu yang ramai diperbincangkan publik. Namun, isu ini langsung dibantah oleh Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Sufmi Dasco Ahmad.

Dasco menegaskan bahwa hingga Jumat (12/09/2025) malam, pimpinan DPR belum menerima surat apa pun dari Presiden terkait pergantian Kapolri.

“Pimpinan DPR belum terima surat Presiden mengenai pergantian Kapolri,” ujar Dasco ketika dikonfirmasi, Sabtu (13/09/2025).

Penegasan senada juga disampaikan oleh anggota Komisi III DPR RI, Nasir Djamil. Menurut Nasir, Komisi III DPR juga belum menerima surat resmi dari Presiden terkait pergantian Kapolri.

Kabar ini beredar di tengah isu Presiden Prabowo Subianto telah mengirimkan surat kepada DPR untuk pergantian Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.

Kewenangan Presiden dan ‘Nama-Nama Misterius’

Nasir menjelaskan bahwa mekanisme pengangkatan dan pemberhentian Kapolri sudah diatur dalam undang-undang, di mana ini menjadi hak prerogatif Presiden dengan persetujuan DPR.

“Kalau pun ada (surat), ya itu sesuai dengan undang-undang,” ujarnya.

Namun, isu tak berhenti sampai di sana. Nama-nama calon pengganti Kapolri juga mulai beredar di publik. “Katanya ada inisial D, ada inisial S,” ungkap Nasir.

Ia mengaku tidak mengetahui siapa yang dimaksud, apakah Wakapolri atau Kepala BNN yang berinisial S.

Terkait rumor yang beredar, baik Dasco maupun Nasir menegaskan bahwa hingga saat ini, DPR belum menerima validasi resmi. Proses ini sepenuhnya berada di bawah kewenangan Presiden.