Masukan Sejumlah Aktivis soal RUU TPKS Akan Jadi Kekuatan DPR di Pembahasan Nanti

Sejumlah aktivis perempuan memberi masukan dan menyampaikan aspirasi terkait pembahasan Rancangan Undang Undang (RUU) Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) di DPR. Beberapa masukan itu disebut akan menjadi kekuatan DPR untuk membahas RUU tersebut sebaik-baiknya.

Ketua DPR Puan Maharani mengatakan, pembahasan RUU TPKS akan memasuki proses rapat pimpinan dan rapat Badan Musyawarah (Bamus) pada Kamis (13/12) besok. Itu mekanisme yang harus ditempuh sebelum dibawa ke paripurna.

“Memang seperti itu mekanismenya sebelum paripurna, kami harus melakukan rapim dan Bamus setelah disepakati agenda tersebut akan kami bawa ke paripurna tanggal 18 (Januari 2022) besok,” kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/1).

Masukan yang diberikan sejumlah aktivis itu soal RUU TPKS, kata Puan, dapat mencakup seluruh kepentingan yang harus dilindungi. Perspektif melindungi, harus dapat melekat ke seluruh persepsi masyarakat Indonesia.

“Bukan hanya satu pintu atau dua pintu tapi semua dengan keberagaman Indonesia yang ada. Dan saya minta ini juga semangatnya pencegahan, semangatnya itu bukan menghukum tapi semangat pencegahan supaya jangan sampai terjadi dulu, tapi memang tidak boleh terjadi,” ujar Puan.

Lewat RUU ini, kata Puan, tindak kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang-orang terdekat diharapkan bisa dicegah. Juga diharapkan pencegahan dapat dipahami dengan baik.

“Bagaimana kemudian hal itu bisa kita lakukan, ini juga harus mencakup dengan semua undang-undang yang kemudian bersisiran dengan hal ini. Dan ini tentu saja teknisnya akan dilakukan di Baleg, dan hari Selasa tanggal 18 Januari Insya Allah RUU ini akan saya sahkan di paripurna sebagai RUU inisiatif DPR,” katanya.