Tag: Komisi V
Menyoal Definisi Angkutan Umum Konvensional dan Online Dalam Revisi UU LLAJ
Anggota Komisi V DPR Hamka Baco Kady mempersoalkan definisi transportasi angkutan umum baik konvensional maupun berbasis aplikasi online. Definisi itu terutama terkait ...IKN sebagai Simbol Optimistis, DPR Minta Pemerintah Jelaskan Rencana Pembangunan
DPR siap mendukung pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) tahap pertama yang targetnya selesai pada 2024. Walau demikian, DPR juga mempertanyakan rencana pemerintah ...Ditjen Perhubungan Darat Diminta Akomodir Aspirasi Anggota Komisi V DPR
Anggota Komisi V DPR Tamanuri menyoroti rencana kerja Direktorat Jenderal (Ditjen) Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) khususnya pengadaan bus sekitar 130 unit. ...Baleg DPR Tahan Surat Komisi V, Jadwal Pembahasan RUU LLAJ Belum Jelas
Komisi V DPR belum bisa membahas revisi Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) karena surat ...Kontroversi Ojol Dalam Revisi UU LLAJ: Antara Inovasi dan Kesejahteraan Sopir
Lebih dari satu dekade yang lalu, perusahaan UberCab “meluncur” di jalan raya San Fransisco, Amerika Serikat (AS). UberCab adalah perusahaan aplikasi yang ...Membedah Transportasi Berbasis Aplikasi Khusus Ojol Dalam Revisi UU LLAJ
Kendati mulai muncul pada 2010 dan populer sejak 2015, keberadaan ojek online (Ojol) sebagai angkutan umum masih menjadi perdebatan. Bila merujuk kepada ...Komisi V Dukung Peningkatan Pagu Indikatif 2023 Kemendes PDTT
Komisi V DPR menerima dan memahami paparan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT) Abdul Halim Iskandar soal pagu indikatif tahun ...Anggota Komisi V Ini Harap Kemenhub dan KAI Tidak Naikkan Tarif KRL Jabodetabek
Anggota Komisi V DPR Toriq Hidayat mendesak Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan PT Kereta Api Indonesia (KAI) melupakan wacana menaikkan tarif kereta rel ...Pemerintah dan BUMN Perlu Antisipasi Arus Balik di Merak agar Tak Terjadi Antrean Panjang
Setelah antrean panjang yang terjadi di Pelabuhan Merak jelang Lebaran 2022, maka pemerintah dan badan usaha milik negara (BUMN) perlu mengantisipasi situasi ...Agar Mudik Aman dan Sehat, Ini Beberapa Usul Anggota Komisi V kepada Pemerintah
Pemerintah dinilai perlu mengantisipasi gangguan yang terjadi selama masa mudik Lebaran 2022 nanti. Salah satu yang perlu diantisipasi aspek standar pelayanan minimum ...
