Tag: Komisi VI
Holding BUMN Ini Diharapkan Secara Aktif dan Strategis Wujudkan Kedaulatan Pangan
Komisi VI DPR mendesak PT Rajawali Nusantara Indonesia atau RNI (Persero) sebagai induk perusahaan badan usaha milik negara (BUMN) bidang pangan yang ...Komisi VI DPR Sepakat Bentuk Panja Penyelamatan Garuda Indonesia
Komisi VI DPR sepakat membentuk Panitia Kerja (Panja) Penyelamatan Garuda Indonesia. Maskapai penerbangan nasional ini akan tetap diupayakan tetap terbang untuk melayani ...Komisi VI Nilai Right Issue Waskita di 2022 Tak Akan Optimal karena Kinerja Keuangan Buruk
Kinerja keuangan PT Waskita Karya (Persero) Tbk yang dinilai tidak baik akan berdampak terhadap aksi korporasi right issue yang akan dilakukan. Kinerja ...Waskita Diminta Laporkan Secara Terbuka ke DPR Penggunaan PMN 2021 dan 2022
Komisi VI DPR mendorong penyertaan modal negara (PMN) yang diberikan kepada PT Waskita Karya (Persero) Tbk untuk 2021 dan 2022 bisa digunakan ...Kebijakan Kemendag soal HET Minyak Goreng Dinilai Tidak Efektif
Anggota Komisi VI DPR Herman Khaeron menilai kebijakan Kementerian Perdagangan untuk mengatasi kenaikan harga pada komoditas crude palm oil (CPO) tidak efektif. ...Komisi VI DPR: Mendag Harus Awasi dan Lakukan Operasi Pasar soal Minyak Goreng
Komisi VI DPR mendesak Kementerian Perdagangan (Kemendag) untuk mengawasi dan melakukan operasi pasar agar program harga minyak goreng yang terjangkau bagi masyarakat ...Dicecar Anggota Komisi VI DPR soal Investasi di IKN, Bahlil Janji Jawab Tertulis
Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia diminta membeberkan investasi yang akan masuk dalam pembangunan ibu kota negara (IKN) baru ...Anggota Komisi VI Ini Sebut Kebijakan Minyak Goreng Satu Harga Gagal Total
Anggota Komisi VI DPR Mufti Anam menilai masyarakat Indonesia belum merasakan secara keseluruhan kebijakan minyak goreng satu oleh Kementerian Perdagangan (Kemendag). Berdasarkan ...Ini yang Dilakukan Komisi VI dan Pemerintah untuk Holdingisasi hingga soal Garuda
Komisi VI DPR sedang menyiapkan draf Rancangan Undang Undang (RUU) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang menjadi dasar hukum untuk peta jalan ...Berpenduduk Muslim Terbesar, Produk Halal Merupakan Keniscayaan di Indonesia
Sebagai negara dengan mayoritas penduduk muslim, kepastian terhadap produk halal merupakan keniscayaan yang dibutuhkan masyarakat. Karena itu, pengusaha-pengusaha dalam negeri perlu didorong ...
