Dicecar Anggota Komisi VI DPR soal Investasi di IKN, Bahlil Janji Jawab Tertulis

Wakil Ketua Komisi VI DPR Aria Bima/Iconomics
Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia diminta membeberkan investasi yang akan masuk dalam pembangunan ibu kota negara (IKN) baru periode 2022-2024. Ini penting, agar ada keterbukaan soal investasi tersebut sehingga bisa menjadi dasar pemerintah melanjutkn pembangunan IKN.
“Ini yang saya minta sejauh mana investasi nasional dan internasional yang sudah tertarik untuk masuk ke IKN baru yang sekarang ini menjadi suatu gimmick. Sejauh mana khususnya di 2024 yang diselesaikan itu seperti ini, baik itu pakai BUMN, baik itu pakai private, maupun ada investasi luar,” kata Wakil Ketua Komisi VI DPR Aria Bima di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (31/1).
Aria mengatakan, pihaknya menginginkan penjelasan tersebut agar publik mengetahui berapa sesungguhnya investasi yang masuk dalam pembangunan IKN. Apalagi beberapa waktu lalu setelah UU IKN disahkan muncul isu bahwa dalam pembangunan IKN tidak melibatkan investasi nasional.
Aria menduga ada pihak yang berusaha dan menggeser substansi perpindahan IKN sehingga dikhawatirkan akan mempengaruhi kinerja seluruh pihak dalam pembangunan IKN.
“Jangan seolah-olah ini nanti investasi luar semua, akan jadi IKN baru tidak melibatkan uang negara, tidak melibatkan pemerintah atau investasi nasional, semua didanai asing. Ini kan ada isu-isu yang mengaburkan substansi perpindahan yang hanya menjadi berita-berita hoaks yang akhirnya membuat kita tidak efektif dan tidak efisien dalam membicarakan persoalan-persoalan pemindahan ibu kota,” ujar Aria.
Aria karena itu berharap, Kementerian Investasi dapat bekerja dengan baik sehingga seluruh target yang sudah direncanakan bisa dicapai. “Itu yang kami harapkan dan saya tetap optimistis karena fondasi kena pandemi ini banyak hal bisa direncanakan, ditargetkan oleh Pak Menteri (Bahlil), dan saya apresiasi dengan laporan hari ini,” kata Aria.
Sementara itu, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan, pihaknya akan menjawab pertanyaan dan pendalaman dari Komisi VI soal investai IKN secara tertulis. “Kemudian bapak ibu semua mohon maaf, saya tidak bisa mengulas satu per satu. Saya pikir itu pimpinan mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih,” kata Bahlil.
Leave a reply
