Tag: Komisi XI
Anggota Komisi XI Dukung Festival Ekonomi Syariah di Wilayah Indonesia Timur
Wakil Ketua Komisi XI DPR Amir Uskara mendukung Festival Ekonomi Syariah (FESyar) yang digelar Bank Indonesia (BI) di kawasan Indonesia timur dari ...Anggota Komisi XI Desak DK OJK Baru Tuntaskan Kasus Asuransi yang Mangkrak
Anggota Komisi XI DPR Kamrussamad mendesak Dewan Komisioner (DK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2022-2027 untuk menerapkan pengawasan secara terintegrasi, dan memberikan ...Anggota Komisi XI Ini Ingatkan Jokowi agar Tidak Mudah Percaya kepada IMF
Anggota Komisi XI DPR Kamrussamad meminta Presiden Joko Widodo agar tidak mudah percaya atas saran-saran yang diberikan Dana Moneter Internasional (IMF) terkait ...Pemerintah Perlu Susun Skema KPR Bersubsidi untuk Penuhi Kebutuhan Kaum Milenial
Pemerintah diminta menyusun skema kredit pemilikan rumah (KPR) bersubsidi untuk memenuhi kebutuhan dan kemampuan daya beli kaum milenial. Pemerintah juga diingatkan agar ...Komisi XI Setujui Pagu Indikatif dan Usulan Tambahan Anggaran BPK untuk 2023
Komisi XI DPR menyetujui pagu indikatif Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) senilai Rp 3,8 triliun untuk tahun 2023. Anggaran tersebut rencananya dialokasikan untuk ...Anggota Komisi XI Sebut Rencana Pengenaan Bea Materai ke Platform Digital Sesuai UU
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan berencana mengenakan bea materai pada berbagai platform digital termasuk e-commerce. Biaya materai yang dikenakan sebesar Rp ...OJK Diminta Selidiki Dugaan Konflik Kepentingan Investasi Telkomsel ke GoTo
Anggota Komisi XI DPR Puteri Komarudin menilai adanya pola pelanggaran konflik kepentingan investasi PT Telekomunikasi Seluler (Telkomsel) senilai Rp 6,7 triliun ke ...Pagu Indikatif Kemenkeu untuk 2023 Disetujui Rp 45,1 T
Komisi XI DPR menyetujui pagu indikatif Kementerian Keuangan (Kemenkeu) senilai Rp 45,1 triliun untuk 2023. Anggaran itu diharapkan untuk memperkuat kebijakan fiskal ...Komisi XI Setujui Anggaran BPS dan LKPP untuk 2023, Apa Saja Penggunaannya?
Komisi XI DPR menyetujui pagu indikatif Badan Pusat Statistik (BPS) dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) untuk tahun 2023. Adapun pagu ...Rasio Utang terhadap PDB Naik di 2021, Pengawasan DPR untuk Pastikan Masih Terkendali
Pengawasan DPR terhadap pengelolaan utang negara untuk memastikan konsekuensi fiskal yang ekspansif di masa pandemi Covid-19 tidak menghambat pertumbuhan antar-generasi. Juga memastikan ...
