Tag: Komisi XI
Filianingsih Jadi Deputi Gubernur BI, Ini 3 Janjinya untuk Ekonomi Indonesia
Komisi XI DPR menetapkan Filianingsih Hendarta sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) periode 2023-2028 secara musyawarah mufakat. Keputusan diambil setelah Komisi XI ...Sidang Paripurna DPR Setujui KAP Wisnu Karsono Soewito Periksa Keuangan BPK 2022
Sidang paripurna DPR menyetujui Kantor Akuntan Publik (KAP) Wisnu Karsono Soewito untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan tahunan Badan Pemeriksa Keuangan ...Banggar Tunggu Nama Calon Kandidat Gubernur BI yang Kompeten dari Jokowi
Badan Anggaran (Banggar) DPR belum menerima nama kandidat calon gubernur Bank Indonesia (BI) dari pemerintah. Karena itu, posisi Banggar hingga saat ini ...Namanya Disebut Masuk Radar Gubernur BI, Purbaya Justru Jelaskan Perlindungan Polis
Nama Purbaya Yudhi Sadewa disebut-sebut masuk sebagai salah satu kandidat sebagai calon Gubernur Bank Indonesia (BI). Bahkan nama ketua Dewan Komisioner Lembaga ...Komisi XI Desak Kemenkes Evaluasi Total Pelaksanaan Program dan Anggaran 2022
Komisi IX DPR mendesak Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengevaluasi secara menyeluruh dan terukur pelaksanaan program dan anggaran 2022 dengan sisa anggaran sebesar Rp ...Komisi XI DPR Dukung BRI Jalankan Ekspansi Kredit pada 2023
Komisi XI DPR mendukung upaya PT Bank Rakyat Indonesia atau BRI (Persero) Tbk menjalankan strategi kinerja bisnis 2023 yang diarahkan pada ekspansi ...Anggota Komisi XI Ini Dorong OJK Segera Tuntaskan Kasus Perusahaan Asuransi
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diminta menuntaskan persoalan perusahaan asuransi bermasalah seperti PT Asuransi Jiwasraya (Persero), Bumiputera, Kresna Life, dan Wanaartha Life. Karena ...Kenaikan PTKP Dinilai Tidak Signifikan Lindungi Masyarakat Menengah ke Bawah
Pemberlakuan kebijakan soal pendapatan tidak kena pajak (PTKP) yang dinaikkan menjadi 60 juta dari sebelumnya Rp 54 juta per tahun tidak signifikan ...Potensi dan Kontribusi Cukup Besar ke PDB, Pemerintah Harus Perhatikan kepada UMKM
Pemerintah diminta memperhatikan persoalan yang kerap dihadapi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Adapun persoalan itu masih terkait modal usaha yang ...Lewat UU PPSK, BI dan OJK Dapat Kewenangan Baru, Apa Saja?
Selepas pengesahan Undang-Undang (UU) Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK), beberapa lembaga sektor keuangan seperti Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ...
