DPR Dorong Juni Jadi Bulan Pancasila
Gedung DPR-MPR/Dok. Iconomics
Komisi XIII DPR RI mendorong agar bulan Juni, yang bertepatan dengan momentum Hari Lahir Pancasila, ditetapkan sebagai Bulan Pancasila. Langkah ini diusulkan Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Sugiat Santoso sebagai momentum besar untuk mengkaji ulang secara mendalam sejauh mana nilai-nilai ideologi negara diimplementasikan dalam kehidupan bernegara.
Usulan tersebut mencuat dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi XIII DPR RI dengan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Yudian Wahyudi, di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (13/04/2026).
Sugiat menegaskan pentingnya melakukan kajian konkret pasca reformasi untuk melihat relevansi praktik bernegara dengan Pancasila. Ia menekankan bahwa evaluasi ini krusial sebagai peta jalan menuju Indonesia Emas 2045.
”Kita bahas apakah ekonomi kita berpancasila? Apakah politik, pendidikan, bahkan sosial budaya kita sudah berpancasila?” ujar Sugiat.
Sugiat bahkan menyatakan keseriusannya dengan berseloroh bahwa jika anggaran BPIP terbatas, semangat kolektif tetap harus berjalan. Ia mengusulkan agar hasil kajian berbasis data kualitatif dan kuantitatif tersebut diserahkan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto sebagai potret kondisi riil bangsa.
Senada dengan hal tersebut, Ketua Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya mengusulkan agar momentum Bulan Pancasila diisi dengan Rembuk Nasional. Forum ini diharapkan melibatkan lintas sektor, mulai dari organisasi masyarakat sipil, perwakilan partai politik, komunitas bisnis dan pelaku ekonomi, serta representasi pemerintah.
”Agar terjadi dialog dari hati ke hati. Kita harus merumuskan bagaimana kerangka metodologi dan aksi Pancasila ke depan, bukan hanya untuk abad ke-21,” tegas Willy.
Menanggapi aspirasi para legislator, Kepala BPIP Yudian Wahyudi menyatakan kesiapannya untuk mengeksekusi usulan tersebut. Ia memastikan pihaknya akan segera menyusun penganggaran untuk mewujudkan agenda Bulan Pancasila dan Rembuk Nasional tersebut.
”Ini tentu akan kami jadikan momentum. Kami sudah berembuk dan BPIP akan menganggarkan ini sekalian dengan Rembuk Nasional,” pungkas Yudian.
