Pemerintah Akan Salurkan Gaji ke-13 untuk ASN Periode Juni 2026
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto/Dok. Ekon
Pemerintah akan menyalurkan gaji ke-13 bagi aparatur sipil negara (ASN) pada periode Juni 2026. Penyaluran gaji ke-13 ASN dilakukan untuk mendorong realisasi belanja pemerintah, dan menjaga pertumbuhan ekonomi di atas 5% pada Kuartal II/2026.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, belanja pemerintah masih menjadi penopang kinerja ekonomi nasional di Kuartal I/2026. Pada periode itu, belanja pemerintah mencatat pertumbuhan tertinggi yakni 21,81%, didorong dari peningkatan belanja pegawai, pembayaran THR dan pensiunan ASN, serta belanja barang dan jasa.
“Karena tahun lalu basis daripada belanja pemerintah rendah. Di Q1 belanja pemerintah menjadi penopang, dan ini juga akan menjadi penopang di Q2,” kata Airlangga di gedung Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (6/5).
Kemudian, kata Airlangga, pemerintah sedang mempertimbangkan pemberian stimulus untuk sektor otomotif. Rencananya pembahasan mengenai pemberian insentif tersebut akan dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto, untuk dibahas ke tahap selanjutnya.
“Nanti kita akan laporkan kepada Bapak Presiden (Prabowo Subianto),” ujarnya.
Meski menghadapi tantangan kondisi geopolitik global, kata Airlangga, pemerintah optimistis dapat menjaga kinerja pertumbuhan. Keyakinan itu, dapat terlihat dari nilai investasi Indonesia yang mengalami peningkatan 7% pada Kuartal I/2026.
“Kemarin dalam kunjungan Bapak Presiden (Prabowo) di beberapa negara Amerika, kemudian Jepang, Korea. Ada komitmen Rp 540 triliun yang akan terus kita kejar untuk mengejar realisasi daripada investasi tersebut,” ujar Airlangga.
Sebagai informasi, pemerintah mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 5,61% pada Kuartal I/2026. Jumlahnya meningkat dari pencapaian Kuartal I/2024 yang sebesar 4,87%. Konsumsi rumah tangga menjadi penopang utama dengan kontribusi 54,36% terhadap PDP, dan tumbuh 5,52%.
Kemudian pembentukan modal tetap bruto (PMTB) dengan kontribusi 28,29% dan pertumbuhan 5,96%. Konsumsi pemerintah mencatat pertumbuhan tertinggi, yakni 21,81%, didorong peningkatan belanja pegawai, termasuk pembayaran gaji ke-14, serta belanja barang dan jasa.
