Wamendagri Bima Arya: Kesalahan Membaca Persoalan Bisa Lahirkan Komunikasi yang Tidak Tepat
Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya saat menjadi pembicara kunci di acara Konvensi Humas Indonesia di Solo, Jawa Tengah, Sabtu (17/10/2026)/Dok, Perhumas
Pemerintah harus cerdas membaca kebutuhan masyarakat dan menentukan strategi komunikasi yang tepat saat merespons kejadian di ruang-ruang publik. Kepercayaan publik terbentuk karena keterhubungan antara pemerintah dan masyarakat yang harmonis.
Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menekankan pentingnya kemampuan pemerintah membaca persoalan secara utuh sebelum menentukan strategi komunikasi dan merespons berbagai isu yang berkembang di ruang publik.
“Tantangan terbesar hari ini adalah bagaimana government relates dengan society. Itu kuncinya. Bagaimana kita semua selalu connected dengan realita yang ada di masyarakat,” kata Bima saat menjadi pembicara kunci di acara Konvensi Humas Indonesia di Solo, Jawa Tengah, Sabtu (17/10/2026).
Menurut Bima, pemerintah harus mampu memahami suasana kebatinan masyarakat dan mengidentifikasi akar persoalan yang memicu kritik. Respons terhadap isu publik tidak bisa hanya didasarkan pada anggapan bahwa serangan di media sosial merupakan ulah buzzer atau pihak-pihak tertentu.
Bima mengingatkan kesalahan dalam membaca persoalan dapat berujung pada pengambilan kebijakan dan langkah komunikasi yang tidak tepat.
“Tidak ada gunanya kita menganggap bahwa semuanya buzzer ketika kemudian kebijakan yang kita lakukan itu juga tidak sesuai dengan apa yang diinginkan publik,” katanya.
Di sisi lain, pemerintah juga tidak boleh mengabaikan pentingnya pengelolaan komunikasi publik. Menurut Bima, kebijakan yang baik tetap membutuhkan kemampuan untuk menjelaskan substansinya kepada masyarakat agar tidak kalah oleh derasnya arus informasi dan berbagai narasi yang berkembang di media.
Oleh karena itu, ia menilai diperlukan kecerdasan, keseimbangan, dan kematangan dalam memahami algoritma media serta mendiagnosis persoalan yang sebenarnya terjadi di balik suatu isu.
Ketua BPC Perhumas Surakarta, Andre Rahmanto mengungkapkan di tengah perebutan perhatian publik yang kian ketat, kepercayaan menjadi mata uang paling berharga bagi para pelaku kehumasan.
“Jika dulu kepercayaan adalah bonus dari reputasi, kini kepercayaan harus ada lebih dulu, baru pesan kita didengar,” ujar Andre.
Andre merujuk pada Edelman Trust Barometer 2026, yang menempatkan Indonesia di antara lima besar negara dengan kepercayaan terhadap institusi tertinggi di dunia, dengan indeks 73 dari 100.
Namun, laporan yang sama mencatat 66% masyarakat cenderung sulit memercayai kelompok atau sumber informasi yang berbeda dari mereka.
“Artinya modal kita besar, tetapi rentan. Publik semakin selektif menilai siapa yang bicara, tidak hanya apa yang dikatakan,” kata Andre.
Wakil Wali Kota Surakarta, Astrid Widayani menegaskan pentingnya peran hubungan masyarakat (humas) dalam membangun kepercayaan publik melalui komunikasi yang akurat, transparan, dan beretika. Di tengah derasnya arus informasi serta perkembangan kecerdasan buatan (AI), humas dituntut tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga mencerdaskan masyarakat dan memperkuat persatuan.
Astrid mengatakan, humas memiliki peran strategis sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat, mulai dari menyampaikan kebijakan hingga menyerap aspirasi publik dan mengelola komunikasi dalam situasi krisis.
“Kami ingin mengingatkan agar seluruh insan humas harus memastikan komunikasi tidak sekadar menarik perhatian, tetapi juga mencerdaskan, menumbuhkan optimisme, dan mendorong tindakan positif,” kata Astrid.
Menurut dia, komunikasi yang efektif harus mampu menyampaikan informasi secara tepat dan akurat sekaligus memahami persepsi masyarakat. Dengan demikian, humas dapat menjadi mitra strategis pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan publik. (**)
