Di Balik Kemudahan Adopsi AI, Praktisi Humas Diuji Kemampuannya Menjaga Kualitas Komunikasi
Ketua Umum Perhimpunan Hubungan Masyarakat Indonesia (PERHUMAS), Boy Kelana saat membuka Konvensi Humas Indonesia di Solo, Jawa Tengah, Sabtu (17/10/2026)/Dok. Perhumas
Praktisi hubungan masyarakat (humas) dituntut tidak hanya adaptif terhadap teknologi, tetapi juga mampu menjaga akurasi, menjunjung etika, dan mempertahankan kepercayaan publik. Tuntutan ini menjadi kunci penting massifnya adopsi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).
Ketua Umum Perhimpunan Hubungan Masyarakat Indonesia (PERHUMAS), Boy Kelana mengatakan kemajuan teknologi komunikasi tidak selalu diikuti peningkatan pemahaman antarmanusia. Akses informasi yang semakin luas justru menghadirkan tantangan baru bagi masyarakat dalam membedakan fakta, opini, manipulasi, dan kebohongan.
“Artificial Intelligence telah menghadirkan peluang luar biasa bagi peradaban manusia. Namun, pada saat yang sama, AI juga meningkatkan kemampuan menciptakan disinformasi, deepfake, manipulasi persepsi, dan berita palsu dalam skala serta kecepatan yang sebelumnya sulit dibayangkan,” kata Boy saat membuka Konvensi Humas Indonesia di Solo, Jawa Tengah, Sabtu (17/10/2026).
Menurut Boy, algoritma digital memungkinkan sebuah narasi menjangkau jutaan orang hanya dalam hitungan detik. Namun, kecepatan distribusi informasi tidak serta-merta menjamin kebenaran maupun tanggung jawab atas dampak yang ditimbulkannya.
“Algoritma dapat membuat sebuah narasi menjangkau jutaan orang hanya dalam hitungan detik. Namun, algoritma tidak selalu dapat membedakan mana yang benar, mana yang adil, dan mana yang bertanggung jawab,” jelas Boy.
Situasi tersebut membuat peran humas semakin kompleks. Praktisi humas tidak lagi cukup menjadi penyampai informasi, tetapi juga harus mampu membaca konteks, mengidentifikasi risiko komunikasi, memahami dinamika publik, serta memberikan kejelasan di tengah ketidakpastian. Kemampuan mengelola informasi perlu diimbangi dengan pertimbangan etis dan pemahaman terhadap dampak komunikasi bagi masyarakat.
Boy menekankan pemanfaatan teknologi harus berjalan beriringan dengan kemampuan berpikir kritis, kecerdasan emosional, empati, dan kebijaksanaan. Menurutnya, penguasaan data dan teknologi saja tidak cukup untuk menjawab tantangan komunikasi yang semakin kompleks.
“Kita membutuhkan kecerdasan intelektual, tetapi juga kecerdasan emosional. Kita membutuhkan data dan teknologi, tetapi juga empati dan wisdom. Kita harus memahami persoalan lokal, tetapi tidak boleh kehilangan perspektif global,” kata Boy.
Dalam praktiknya, pemanfaatan AI juga menuntut praktisi humas untuk semakin disiplin dalam memverifikasi informasi, menjaga kerahasiaan data, serta memastikan setiap materi komunikasi memenuhi standar akurasi dan etika. Teknologi dapat membantu meningkatkan efisiensi kerja, tetapi keputusan komunikasi dan tanggung jawab atas informasi yang dipublikasikan tetap harus berada dalam kendali manusia.
Wakil Menteri Komunikasi dan Digital RI (Wamenkomdigi), Nezar Patria mengatakan perubahan teknologi juga telah mengubah cara masyarakat memperoleh informasi. Publik kini dapat mengakses informasi mengenai kebijakan, kinerja, maupun reputasi sebuah organisasi melalui teknologi pencarian berbasis AI, tanpa selalu berinteraksi langsung dengan sumber informasi tersebut.
“Sekarang ini kalau kita lihat kekuatan humas sebetulnya bagaimana kita memproduksi data-data itu menjadi data-data yang trusted. Namun hari ini publik tidak lagi mengakses data-data dari korporasi, dari lembaga, dari institusi yang langsung berhubungan dengan humas, tapi lewat Artificial Intelligence,” kata Nezar saat menjadi pembicara kunci dalam Konvensi Humas Indonesia di Solo, Jawa Tengah, Sabtu (17/10/2026).
Menurut Nezar, perubahan tersebut membuat praktisi humas perlu memastikan informasi resmi organisasi tersedia secara baik, akurat, dan memiliki kredibilitas yang kuat. Tantangan komunikasi saat ini bukan lagi sekadar memperluas akses terhadap informasi, tetapi juga memastikan publik memperoleh informasi yang berkualitas dan memiliki kedalaman.
“Tantangan terbesar kita saat ini bukan lagi akses, tetapi soal kedalaman. Memakai AI saja tidak cukup, yang menentukan adalah kapabilitas dan kebijaksanaan dalam menggunakannya,” ujar Nezar.
Sejalan dengan itu, Nezar menekankan bahwa AI perlu ditempatkan sebagai alat bantu dan mitra kerja, bukan sebagai pengganti penalaran serta tanggung jawab manusia. Pemanfaatan teknologi perlu disertai prinsip transparansi, etika, dan akuntabilitas, terutama dalam komunikasi publik.
Tantangan humas di era AI, dengan demikian, bukan semata-mata kemampuan mengadopsi teknologi terbaru, melainkan memastikan bahwa inovasi tetap berorientasi pada kebenaran dan kepentingan publik. Di tengah arus informasi yang semakin cepat, integritas, kredibilitas, dan kepercayaan menjadi fondasi yang menentukan keberlanjutan profesi humas. (**)
