Pemindahan Badak Jawa Dinilai Riskan, Legislator Minta Pemerintah Hati-Hati Ambil Keputusan
Anggota Komisi IV DPR Daniel Johan/Dokumentasi DPR
Anggota Komisi IV DPR, Daniel Johan meminta pemerintah mempertimbangkan rencana pemindahan sejumlah Badak Jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Banten, ke Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur. Rencana pemindahan Badak Jawa dari habitat aslinya dinilai memiliki banyak risiko.
“Ide ini terlalu riskan, mengingat Ujung Kulon merupakan rumah asli badak bercula satu, dan populasinya diperkirakan hanya tinggal 87-100 ekor,” kata Daniel Johan pada Senin (16/11).
Seperti diketahui, rencana pemindahan Badak Jawa dari Ujung Kulon ke Alas Purwo diungkapkan Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo. Salah satu alasan utama pemerintah mempertimbangkan pemindahan Badak Jawa adalah untuk mengurangi risiko kepunahan satwa langka itu akibat bencana alam.
Saat ini, seluruh populasi Badak Jawa di dunia hanya bertahan di Taman Nasional Ujung Kulon, Banten. Sementara pemerintah menilai potensi terjadinya tsunami akibat erupsi Gunung Krakatau mejadi ancaman kepunahan Badak Jawa.
Rencana ini menimbulkan pro dan kontra, termasuk dari aktivis dan berbagai elemen masyarakat. Di media sosial, tak sedikit warganet yang menyuarakan penolakan terhadap rencana pemindahan Badak Jawa karena dinilai akan berdampak terhadap konservasi lingkungan dan habitat Badak Jawa.
Terkait hal ini, Daniel mengingatkan bahwa International Union for Conservation of Nature (IUCN) atau organisasi konservasi dunia telah mengategorikan Badak Jawa sebagai hewan yang sangat terancam punah mengingat jumlahnya yang hanya tinggal sedikit.
“Untuk satwa yang jumlahnya serendah ini, setiap keputusan harus berpijak pada kehati-hatian, bukan wacana yang belum teruji,” tutur Daniel.
Daniel pun menyebut, publik juga belum mendapat penjelasan mengenai kajian kelayakan ekologis Alas Purwo untuk Badak Jawa secara ilmiah dan transparan dari pemerintah.
“Dan di Alas Purwo belum pernah ada ditemukan adanya jejak Badak Bercula Satu, kemudian akan ada ancaman dari satwa di Alas Purwo bagi kedatangan satwa lain seperti Badak Jawa ini, jadi pemindahan Badak Jawa ke Alas Purwo akan sangat berbahaya,” kata Daniel.
Lebih lanjut, anggota Komisi di DPR yang membidangi urusan satwa, konservasi dan lingkungan hidup ini mengingatkan adanya kejadian tak mengenakkan dari pengalaman pemindahan Badak Jawa. Daniel menyinggung soal kematian individu Badak Jawa saat dipindah dari habitat asli ke lokasi Javan Rhino Study and Conservation Area (JRSCA) yang padahal sama-sama berada di Ujung Kulon.
“Padahal lokasinya masih dalam satu ekosistem. Apalagi kalau lintas provinsi yang iklim dan ekosistem alamnya sangat berbeda,” kata Legislator dari Dapil Kalimantan Barat I itu.
Oleh karenanya, Daniel meminta pemerintah mempertimbangkan secara komprehensif mengenai rencana pemindahan Badak Jawa ini.
“Perlu diingat bahwa Badak Jawa adalah badak yang sangat unik. Berbeda dengan badak di Afrika, Badak Jawa butuh air dan lumpur basah untuk berendam, kulitnya tidak didesain untuk bermandikan cahaya matahari seperti kerabatnya di Afrika,” ungkap Daniel.
“Sedangkan Alas Purwo sangat berbeda karena kering, panas dan terbuka. Ujung Kulon lembab, teduh dan basah,” tambah politisi PKB itu.
Daniel memahami niat pemerintah untuk merelokasi sebagian Badak Jawa agar ada habitat alternatif sebagai salah satu satu upaya untuk menjaga kelangsungan populasi satwa langka tersebut.
“Namun harus ada kajian yang matang, termasuk dalam hal pemilihan lokasi Badak Jawa akan direlokasi, dan bagaimana proses pemindahannya,” kata Daniel.
Di sisi lain, Daniel meminta rencana pemerintah memindahkan Badak Jawa melibatkan berbagai kalangan, khususnya lembaga yang berfokus pada konservasi dan masyarakat di sekitar habitat Badak Jawa.
Adapun beberapa elemen masyarakat yang ada di Banten telah menyampaikan aspirasi mengenai rencana pemerintah soal pemindahan sebagian Badak Jawa seperti organisasi mahasiswa di Pandeglang yang mendesak pemerintah menjelaskan kelayakan ekologis Alas Purwo.
Kemudian Aliansi Aktivis dan Masyarakat Peduli Ujung Kulon menuntut pembatalan rencana itu dan memprioritaskan penguatan patroli serta pengelolaan habitat, termasuk optimalisasi kawasan Javan Rhino Study and Conservation Area (JRSCA).
Bahkan Wakil Bupati Pandeglang Iing Andri Supriadi pun menolak tegas wacana pemindahan Badak Jawa dan mengingatkan risiko kegagalan, terutama bila pemindahan dilakukan lintas provinsi dari Banten ke Jawa Timur.
Penolakan juga datang dari tingkat warga yang hidup berdampingan dengan Badak Jawa, baik dari perangkat desa maupun warga. Terutama karena Badak Jawa dianggap sebagai ikon dan entitas budaya masyarakat setempat.
“Suara masyarakat ini perlu didengar dengan sungguh-sungguh. Apalagi mereka yang hidup berdampingan dengan Badak Jawa karena mereka inilah yang paling memahami nilai dan risikonya,” ujar Daniel.
Daniel menambahkan, kekhawatiran yang datang dari masyarakat dan sejumlah pihak yang berfokus terhadap konservasi dan satwa perlu menjadi perhatian.
Sebagai informasi Organisasi Konservasi Independen atau World Wide Fund for Nature (WWF) juga telah angkat suara mengenai isu ini. WWF-Indonesia mengingatkan adanya sejumlah risiko dalam rencana translokasi atau pemindahan Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus) ke habitat baru. Risiko tersebut tidak hanya muncul selama proses pemindahan, tetapi juga setelah badak berada di kawasan tujuan.
Untuk itu, Daniel menyampaikan ketidaksepakatannya dengan rencana pemindahan sebagian Badak Jawa dari habitat asli mereka.
“Dari berbagai pertimbangan tersebut kami bersama masyarakat menolak rencana pemindahan Badak Jawa dari habitat aslinya dari Ujung Kulon,” kata Daniel.
Daniel pun mengajak masyarakat untuk mengawal isu mengenai rencana pemindahan Badak Jawa.
“Badak memang tidak bisa bersuara membela haknya. Tapi kita semua bisa menyuarakan ini sebelum terlambat,” kata Daniel.