Bupati Kupang Diduga Perkosa Mahasiswi, Waka Komisi HAM DPR: Jangan Sampai Ada Tekanan ke Korban

0
11
Reporter: Kristian Ginting

Wakil Ketua Komisi XIII DPR, Andreas Hugo Pareira menyoroti kasus dugaan pemerkosaan yang dilakukan Bupati Kupang, Yosef Lede alias Yos, terhadap seorang mahasiswi berusia 21 tahun. Penanganan hukum dalam kasus ini diminta mengedepankan perlindungan terhadap korban.

“Penanganan laporan dugaan kekerasan seksual yang melibatkan bupati Kupang perlu disertai penilaian kebutuhan perlindungan bagi pelapor dan saksi,” kata Andreas Hugo Pareira pada Senin (16/11).

Seperti diketahui, kasus dugaan pemerkosaan yang melibatkan bupati Kupang sedang menjadi perhatian publik. Kasus ini bermula saat korban berinisial RWM diajak 2 orang perempuan, yakni EK dan LS, dengan alasan mendapatkan pekerjaan. Mereka kemudian menuju ke rumah dinas bupati Kupang.

Di sana, RWM mendapat tindakan pemaksaan dan kekerasan seksual secara fisik oleh Yos Lede. Polda Nusa Tenggara Timur (NTT) telah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) di rumah jabatan (rujab) Bupati Kupang Yosef Lede dan menemukan celana RWM yang digunakan saat pemerkosaan.

Terkait hal ini, Andreas mengingatkan agar perhatian diberikan pada kemungkinan tekanan yang dapat memengaruhi keselamatan, kebebasan memberikan keterangan, maupun akses mereka terhadap keadilan.

Baca Juga :   Kata Puan soal Jenderal Listyo Diberhentikan dari Jabatan Kapolri: Memang Sudah Waktunya

“Jangan sampai ada tekanan kepada korban akibat relasi kuasa yang ditimbulkan mengingat status terduga pelaku sebagai pejabat. Semua harus memastikan perlindungan hak-hak korban, termasuk terbebas dari intimidasi dari pihak manapun,” kata Andreas.

Untuk itu, Andreas mendorong agar Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban (LPSK) mendampingi RWM dan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum serta pendamping untuk memastikan kebutuhan perlindungan dapat dikenali sejak awal.

“Pelapor dan saksi perlu memperoleh penjelasan mengenai prosedur pengajuan, bentuk perlindungan yang tersedia, dan persyaratan yang berlaku,” tutur Andreas.

Ditambahkan Andreas, pelapor dan saksi juga perlu mengetahui bahwa ada jalur perlindungan yang dapat digunakan apabila mereka merasa terancam.

“Informasi tersebut harus disampaikan secara langsung dan mudah dipahami, dengan tetap menghormati keputusan serta keadaan masing-masing,” ujar Legislator dari Dapil NTT I itu.

Lebih lanjut, Andreas menilai penilaian risiko perlu mempertimbangkan kedudukan pihak terlapor dan kemungkinan ketergantungan sosial maupun ekonomi pihak yang memberikan keterangan.

“Pendekatan melalui perantara, tekanan terhadap keluarga, atau penyebaran informasi pribadi perlu menjadi perhatian apabila dilaporkan atau ditemukan,” kata Andreas.

Baca Juga :   Ketua Komisi VI: BUMN Kita Belum Mampu Jadi Pemain Global

Pimpinan Komisi HAM DPR tersebut pun mengingatkan, dukungan perlindungan harus membantu pelapor dan saksi memberikan keterangan secara bebas. Menurut Andreas, koordinasi antarinstansi juga perlu menjaga agar informasi mengenai keberadaan, komunikasi, dan langkah perlindungan tidak tersebar kepada pihak yang tidak berkepentingan.

“Perlindungan perlu menjangkau keadaan nyata yang dapat menghambat seseorang memberikan keterangan. Setiap informasi mengenai ancaman harus dinilai dan ditindaklanjuti sesuai tingkat risikonya,” sebut politisi PDI Perjuangan itu.

Andreas memandang, pemantauan HAM dapat membantu mengidentifikasi hambatan akses keadilan dan memberikan rekomendasi perbaikan kepada instansi terkait.

“Pelaksanaannya perlu menghormati kewenangan masing-masing lembaga, menjaga kerahasiaan pelapor, dan mendukung proses hukum yang adil. Termasuk hak-hak korban untuk mendapatkan keadilan atas kejahatan seksual yang menimpanya,” kata Andreas.

Di sisi lain, Andreas juga meminta polisi segera menahan Yos Lede apabila telah ditemukan bukti permulaan yang cukup. Hal yang sama juga disampaikan partai yang menaungi Yos Lede, yakni Partai Gerindra.

Menurut Andreas, pengungkapan kasus dengan menerapkan asas praduga tak bersalah memang penting, namun jika bukti-bukti awal sudah cukup kuat mengindikasikan kekerasan seksual memang dilakukan, maka penegak hukum harus segera memproses bupati Kupang.

Baca Juga :   Anggota Komisi IV: Pemerintah Jokowi Diminta Serius Antisipasi Krisis Pangan

“Tak ada toleransi bagi pelaku kekerasan seksual, siapapun dia, dan apapun status sosial dan latar belakangnya. Hukum harus berpihak bagi korban kekerasan seksual,” ujar Andreas.

Andreas mengatakan, Komisi XIII akan turut mengawal kasus ini. Terutama dalam hal keterjangkauan mekanisme perlindungan bagi korban, kecepatan penilaian kebutuhan, serta tindak lanjut apabila ada ditemukan ancaman.

“Kesempatan memperoleh keadilan perlu ditopang rasa aman untuk memberikan keterangan. Negara harus memastikan pelapor dan saksi memahami haknya serta dapat menggunakan mekanisme perlindungan tanpa hambatan yang tidak semestinya,” kata Andreas.

Dapatkan berita dan analisis seputar ekonomi, bisnis dan lainnya hanya di theiconomics.com.

Pastikan untuk mengikuti perkembangan terbaru, berita, dan event The Iconomics di akun sosial media kami:
Instagram: the.iconomics
TikTok: @theiconomics
YouTube: @theiconomics
X: theiconomic
LinkedIn: The Iconomics

Leave a reply

Iconomics