Anggota Komisi IV: Pemerintah Jokowi Diminta Serius Antisipasi Krisis Pangan

Anggota Komisi IV DPR Hermanto menilai tanda-tanda krisis pangan di Indonesia sudah semakin terasa seperti yang diingatkan Presiden Joko Widodo. Buktinya adanya alih fungsi lahan pertanian, perubahan iklim, maraknya produk pangan impor, minimnya teknologi pertanian dan inkonsistensi penerapan program kedaulatan pangan.

Karena itu, kata Hermanto, pemerintah Jokowi untuk serius mengantisipasi krisis pangan yang dinilai berada di depan mata. “Saat ini tanda-tanda krisis pangan tersebut sudah semakin terasa,” kata Hermanto dalam keterangan resminya beberapa waktu lalu.

Hermanto mengatakan, pemerintah juga perlu meminimalisir efek perubahan iklim global dengan cara mewujudkan program Indonesia hijau dan mengurangi konversi lahan yang dinilai dapat mengganggu produktivitas pertanian. Itu sebabnya, anggaran 2023 telah dialokasikan berkaitan dengan hal tersebut.

Untuk sektor pangan yang meliputi Kementerian Pertanian kata Hermanto, anggarannya ditetapkan senilai Rp 13,7 triliun, untuk Kementerian Kelautan dan Perikanan Rp 6,1 triliun, dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Rp 6,1 triliun. Total anggaran ini dinilai masih belum cukup untuk menghadapi krisis pangan yang akan terjadi.

“Sangat rendah dibandingkan sektor lain yang tidak ada hubungannya dengan pangan. Belanja negara sektor pangan yang minim itu pun didominasi untuk daya dukung manajemen. Adapun belanja yang bersentuhan langsung dengan produktivitas pangan sangat rendah,” kata Hermanto.

Selanjutnya, kata Hermanto, terapan teknologi pertanian yang ada saat ini juga belum memadai untuk mendukung peningkatan produktivitas dan kualitas pangan. Sementara, pemerintah dengan segala agenda kerjanya dianggap tidak fokus terhadap persoalan yang menyangkut dengan kedaulatan pangan tersebut.

“Memperbesar anggaran, mengembangkan teknologi pertanian, mengurangi impor pangan. Yang tidak kalah penting, fokus mewujudkan kedaulatan pangan,” katanya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menegakan bahwa tantangan ketidakpastian global masih dihadapi Indonesia, termasuk ancaman krisis pangan, krisis energi, serta kenaikan inflasi. Bahkan, krisis tersebut tak hanya dihadapi Indonesia, tetapi juga semua negara di dunia.

Karena itu, kata Jokowi, seluruh pihak bersiap menghadapi ancaman tersebut dan menyiapkan langkah antisipasi. “Pangan, harus betul-betul disiapkan betul. Energi, betul-betul harus dikalkulasi betul. Karena separuh dari energi kita itu impor,” ujar Jokowi.