Pemerintah Setujui Tambahan Anggaran untuk ASDP, Pelni hingga Kemenhub
Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi memberikan keterangan kepada wartawan mengenai pencabutan izin usaha pertambangan di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat, Selasa (10/6).
Pemerintah menyetujui tambahan anggaran untuk PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) senilai Rp 139 miliar, dan PT Pelni (Persero) Rp 70 miliar. Tambahan anggaran tersebut untuk menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan penyeberangan laut.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, ASDP akan menggunakan tambahan anggaran untuk mengoptimalkan konektivitas penyeberangan. Sedangkan Pelni, berencana memanfaatkan tambahan anggaran untuk menunjang kebutuhan armada kapal perintis.
Selain itu, kata Prasetyo, permasalahan yang sama pun terjadi pada Perum Damri. Meski demikian, Damri tidak mengajukan penambahan anggaran sebagaimana ASDP dan Pelni.
“Damri memiliki permasalahan yang sama tetapi tidak spesifik memerlukan tambahan anggaran. Hanya skema pendanaan yang tadi kita sepakati untuk dicarikan solusi. Supaya tidak terjadi kembali seperti yang hari ini,” kata Prasetyo di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (20/7).
Tidak hanya BUMN, kata Prasetyo, Kementerian Perhubungan pun mengajukan anggaran belanja tambahan (ABT) sekitar Rp 2,3 triliun hingga Rp 2,4 triliun untuk sisa tahun anggaran 2026. Secara garis besar, pemerintah menyetujui hal tersebut.
Namun, Kemenhub dan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, kata Prasetyo, diminta untuk menyusun rincian tambahan anggaran. Rincian teknis itu diperlukan untuk memastikan proses penambahan anggaran yang diajukan, tidak mengganggu pelayanan yang lain.
“Jadi kalau selama ini Kementerian Perhubungan semua sudah tertata mengenai tata kelola, pelaporan, pemeriksaan, dan sebagainya. Sehingga kalau nanti kita putuskan terjadi perubahan (anggaran), tentu kita harus memastikan bahwa semua administratif, tata kelolanya dijalankan dengan benar,” ujar Prasetyo.
