Waka Komisi VII DPR Singgung Transparansi Tujuan Translokasi Badak Jawa: Tak Boleh untuk Kepentingan di Luar Pelestarian

0
1
Reporter: Kristian Ginting

Wakil Ketua Komisi VII DPR, Evita Nursanty menyoroti ramainya isu mengenai wacana pemindahan Badak Jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon, Banten, ke Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur. Menurutnya, perihal translokasi satwa bernama latin Rhinoceros Sondaicus itu perlu disikapi secara serius, hati-hati, dan komprehensif.

“Ini bukan sekadar persoalan memindahkan satwa dari satu kawasan ke kawasan lain, tetapi menyangkut masa depan salah satu spesies paling langka dan ikonik yang dimiliki Indonesia,” kata Evita Nursanty, Kamis (19/11).

Seperti diketahui, wacana translokasi Badak Jawa sempat diutarakan pemerintah dengan alasan potensi bencana alam seperti gempa atau tsunami di Selat Sunda yang dikhawatirkan mengancam habitat satwa langka tersebut.

Evita pun menyatakan mendukung setiap upaya untuk menyelamatkan dan menjaga keberlangsungan populasi Badak Jawa, namun langkah konservasi sebesar ini disebut tidak boleh hanya didasarkan pada pertimbangan administratif ataupun keinginan untuk mencari habitat alternatif.

“Harus ada landasan ilmiah yang kuat dan jaminan bahwa kebijakan tersebut benar-benar memberikan manfaat bagi kelangsungan hidup Badak Jawa,” kata anggota Fraksi PDI Perjuangan itu.

Menurut Evita, ada beberapa hal mendasar yang perlu menjadi perhatian pemerintah mengenai rencana translokasi Badak Jawa.

“Pertama, keselamatan Badak Jawa harus menjadi prioritas utama. Proses pemindahan satwa langka dengan populasi yang sangat terbatas memiliki risiko yang tidak kecil,” kata Evita.

“Mulai dari proses penangkapan, pembiusan, transportasi, adaptasi hingga kemungkinan stres dan kematian satwa. Karena itu, seluruh tahapan harus melalui kajian para ahli konservasi dan dokter hewan yang berpengalaman,” tambah Evita.

Baca Juga :   Komisi III DPR Dukung Komitmen Kejagung Netral dan Tetap Profesional di Pemilu 2024

Kemudian, Evita menekankan kelayakan habitat baru harus dibuktikan secara ilmiah. Apalagi Taman Nasional Alas Purwo dinilai tidak cukup hanya memiliki kawasan hutan yang luas.

“Harus dipastikan ketersediaan pakan alami sepanjang tahun, sumber air, kubangan, ruang jelajah, kesesuaian ekosistem, serta keamanan dari ancaman perburuan dan konflik dengan satwa lain,” ungkap Evita.

“Termasuk di dalamnya kajian mengenai daya dukung lingkungan dan potensi konflik dengan masyarakat di sekitar kawasan,” tambah Evita.

Lebih lanjut, Evita menegaskan perlindungan Taman Nasional Ujung Kulon tidak boleh dikurangi. Sebab Ujung Kulon memiliki nilai ekologis dan konservasi yang sangat penting sebagai habitat asli Badak Jawa.

“Oleh karena itu, wacana pengembangan habitat kedua tidak boleh menjadi alasan untuk mengurangi perlindungan, pengawasan, dan pemulihan ekosistem di Ujung Kulon,” tutur Evita.

“Justru pengamanan habitat utama harus semakin diperkuat, termasuk patroli, pemantauan populasi, dan mitigasi risiko bencana alam,” kata Evita.

Setelah mendapat banyak penolakan dari publik, termasuk kalangan akademisi, pegiat konservasi, dan Pemda, pemerintah akhirnya menunda rencana pemindahan atau translokasi badak dari Ujung Kulon, Banten, ke Alas Purwo, Jawa Timur, sebelum ada kajian ilmiah lengkap. Penolakan juga semakin besar setelah ada informasi mengenai isu tambang yang mengelilingi Taman Nasional Ujung Kulon.

Mengenai hal tersebut, Evita mengingatkan pemerintah untuk melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam rencana translokasi Badak Jawa.

“Kajian tidak boleh hanya dilakukan oleh pemerintah. Perlu melibatkan para ahli konservasi, akademisi, lembaga penelitian, organisasi lingkungan, Pemerintah daerah, serta masyarakat sekitar kawasan,” ujar Evita.

Baca Juga :   Puan: Calon Panglima TNI Diharapkan Terbaik untuk Lindungi Rakyat dan Organisasi

“Kita juga perlu memastikan adanya transparansi mengenai hasil penelitian, risiko, dan dasar pengambilan keputusan agar tidak menimbulkan spekulasi maupun keresahan di masyarakat,” tambahnya.

Di sisi lain, Evita mengingatkan pemerintah untuk memberikan jaminan bahwa rencana kebijakan translokasi Badak Jawa murni untuk kepentingan konservasi.

Hal ini menyusul informasi mengenai penetapan Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) di kawasan perairan di sekitar Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Pandeglang, Banten yang dinilai akan mempersempit habitat Badak Jawa.

Laporan tentang Taman Nasional Ujung Kulon yang telah dikepung wilayah usaha pertambangan membuat para pegiat lingkungan berspekulasi pemindahan Badak Jawa dilakukan demi eksplorasi industri tambang.

Penetapan kawasan perairan di sekitar Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) yang masuk dalam peta Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) tertuang dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026, tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Banten, yang ditetapkan pada 12 Februari 2026 yang telah ditandatangani oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.

Dalam Kepmen itu, Menteri ESDM menetapkan 3 klasifikasi wilayah pertambangan di Provinsi Banten, yakni Wilayah Usaha Pertambangan (WUP), Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), dan Wilayah Pencadangan Negara (WPN).

Kemudian Wilayah Pertambangan Rakyat menjadi dasar untuk penerbitan izin pertambangan rakyat dengan memperhatikan kriteria dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Soal isu habitat Badak Jawa di Ujung Kulon yang dikelilingi tambang itu, Juru bicara (Jubir) Kementerian ESDM, Dwi Anggia, menyatakan WUP yang ditetapkan ialah di sebagian perairan sekitar Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), bukan di kawasan TNUK.

Baca Juga :   Bandara Khusus IMIP Dituding Ancam Kedaulatan, Ketua Komisi V Beri Pembelaan

Evita pun meminta pemerintah memberikan penjelasan secara terbuka mengenai tujuan, urgensi, dan dasar ilmiah pengembangan habitat kedua Badak Jawa.

“Keutuhan kawasan konservasi Ujung Kulon harus tetap dijaga dan tidak boleh dikaitkan dengan kepentingan lain di luar upaya pelestarian lingkungan dan satwa langka,” ujar Evita.

Menurut pimpinan Komisi Bidang Industri dan Pariwisata DPR ini, sebaiknya isu mengenai mempertahankan Badak Jawa di habitat aslinya dengan upaya membangun habitat kedua tidak perlu dipertentangkan. Evita menilai, keduanya dapat menjadi strategi konservasi yang saling melengkapi sepanjang dilaksanakan berdasarkan kajian ilmiah dan prinsip kehati-hatian.

“Saya berharap Pemerintah tidak terburu-buru mengambil keputusan. Jangan sampai niat baik untuk menyelamatkan Badak Jawa justru menimbulkan risiko baru bagi kelangsungan hidupnya,” kata Legislator dari Dapil Jawa Tengah III itu.

Evita mengatakan, Badak Jawa bukan hanya kekayaan alam milik Banten atau Jawa Timur, tetapi warisan keanekaragaman hayati Indonesia dan dunia yang menjadi tanggung jawab kita bersama.

“Kita harus memastikan bahwa generasi mendatang masih dapat melihat Badak Jawa hidup di alam Indonesia, bukan hanya mengenalnya melalui buku sejarah dan dokumentasi,” kata Evita.

Dapatkan berita dan analisis seputar ekonomi, bisnis dan lainnya hanya di theiconomics.com.

Pastikan untuk mengikuti perkembangan terbaru, berita, dan event The Iconomics di akun sosial media kami:
Instagram: the.iconomics
TikTok: @theiconomics
YouTube: @theiconomics
X: theiconomic
LinkedIn: The Iconomics

Leave a reply

Iconomics