Sidang Gugatan Kubu Moeldoko ke Menkumham, Demokrat Ajak Publik Soroti Buktinya

Fraksi Demokrat mengajak publik untuk menyoroti bukti yang akan diajukan kubu Moeldoko dalam gugatan terhadap keputusan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly di PTUN DKI Jakarta. Gugatan itu dimaksudkan untuk membatalkan keputusan Menkumham yang menolak mengesahkan hasil Kongres Luar Biasa, Deli Serdang, Sumatera Utara.

“Kami mengajak publik khususnya para pejuang demokrasi untuk menyoroti dari dekat putar balik fakta hukum yang akan diajukan oleh pihak KSP Moeldoko,” kata anggota Fraksi Demokrat Hinca Panjaitan dalam keterangannya, Rabu (15/9).

Sidang gugatan Moeldoko terhadap Menkumham atas ditolaknya pengesahan KLB Deli Serdang memasuki tahap pembuktian. Sidang perkara No. 150/G/2021/PTUN-JKT yang diketuai oleh Majelis Hakim Enrico Simanjuntak akan digelar pada Kamis (16/9) besok.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkap bahwa upaya untuk merampas Partai Demokrat masih juga terus berjalan. Hinca menegaskan Partai Demokrat punya segala bukti yuridis yang kuat untuk bisa mematahkan pihak Moeldoko untuk kedua kalinya.

“Semua orang juga tahu, pekerjaan Moeldoko adalah Kepala Staf Presiden. Apa dasar hukumnya mencantumkan dirinya sebagai Ketum Demokrat dalam gugatan?” kata Hinca sambil mempertanyakan pencantuman pekerjaan Moeldoko sebagai Ketum Demokrat dalam dokumen Gugatan di Pengadilan TUN Jakarta tersebut.

Selain dari sidang tersebut, di hari yang sama juga digelar sidang gugatan 3 mantan kader Demokrat peserta KLB kepada Menkumham untuk membatalkan SK AD/ART dan Kepengurusan Partai Demokrat Tahun 2020. Perkara No.154/G/2021/PTUN-JKT yang diketuai Bambang Soebiyantori ini, akan menggelar pemeriksaan 3 saksi penggugat.

Terkait perkara ini anggota Fraksi Partai Demokrat ini juga menegaskan, “Gugatan penggugat telah kadaluarsa berdasarkan hukum, mari kita lihat kebohongan apa lagi yang gerombolan ini akan kemukakan di persidangan Kamis Siang besok.”