Komisi V dan Kementerian PUPR Sepakat Percepat Program Padat Karya 2022
Wakil Ketua Komisi V Ridwan Bae/Dokumentasi DPR
Komisi V DPR bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sepakat mempercepat pelaksanaan program padat karya tunai tahun anggaran 2022. Percepatan pelaksanaan program padat karya bertujuan mendistribusikan anggaran infrastruktur yang dapat menjangkau ke seluruh pelosok wilayah Indonesia
Wakil Ketua Komisi V Ridwan Bae mengatakan, percepatan padat karya juga meningkatkan daya beli masyarakat dan memperluas pembukaan lapangan kerja. Adapun alokasi program padat karya tunai bidang permukiman tahun anggaran 2022 yakni sebesar Rp 2,11 triliun, dan diharapkan dapat membuka lapangan kerja sebesar 60.466 tenaga kerja.
“Komisi V DPR meminta Ditjen Cipta Karya dan Ditjen Perumahan Kementerian PUPR untuk meningkatkan capaian serapan APBN tahun anggaran 2022 sesuai saran dan masukan Komisi V,” kata Ridwan di Kompleks Parlemen, Jakarta beberapa waktu yang lalu.
Lebih lanjut, kata Ridwan, pihaknya meminta Ditjen Cipta Karya dan Ditjen Perumahan PUPR untuk menambah alokasi program infrastruktur yang berbasis masyarakat guna meningkatkan alokasi anggaran dalam nota keuangan RAPBN 2023.
Sementara itu, Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR Diana Kusumastuti memaparkan realisasi penyerapan anggaran program padat karya terserap 50,15% atau Rp 1,05 triliun dari total anggaran Rp 2,11 triliun. Untuk pekerjaan fisik, anggaran yang terserap pelaksanaan Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) telah mencapai 17,28% dengan serapan tenaga kerja sebanyak 23.648 pekerja.
“Memang keuangan yang diserap terlebih dahulu dan akan berprogres dengan jumlah di lapangan. Apabila kita bandingkan saat rapat dengar pendapat Komisi V DPR sebelumnya tanggal 28 Juni 2022, progres masih 2,71% dan fisik 0,51%, sehingga dalam waktu 2 bulan ini sudah dilakukan percepatan pelaksanaan dan diharapkan pada November 2022 dapat selesai semuanya,” kata Diana.
