Kejagung Segel Gudang Motor Listrik BGN di Bogor, Dalami Dugaan Korupsi Program MBG
Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung, Syarief Sulaeman Nahdi
Penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung menyegel gudang penyimpanan sepeda motor listrik milik Badan Gizi Nasional (BGN) di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Langkah penyegelan itu dilakukan dalam penyidikan kasus dugaan korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) periode 2025–2026.
Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung, Syarief Sulaeman Nahdi mengatakan penyegelan dilakukan untuk memastikan jumlah kendaraan yang telah diadakan sekaligus mengamankan barang bukti.
“Pengecekan jumlah dan penyegelan dilakukan sebagai bagian dari proses penyidikan,” kata Syarief kepada wartawan di Jakarta, Rabu (17/06/2026).
Menurut dia, kegiatan serupa akan dilakukan secara bertahap terhadap sejumlah gudang penyimpanan motor listrik lainnya yang terkait dengan perkara tersebut.
Dalam kasus ini, penyidik telah menetapkan lima tersangka, yakni mantan Kepala BGN Dadan Hindayana, mantan Wakil Kepala BGN Bidang Pengembangan Organisasi dan Hubungan Kelembagaan Lodewyk Pusung, mantan Wakil Kepala BGN Bidang Operasional Pemenuhan Gizi Sony Sonjaya, pihak swasta Asep Yusuf Soemantri, serta Komisaris PT Yasa Artha Trimanunggal (YAT) Andri Mulyono.
Kejagung mengungkap salah satu modus yang digunakan para tersangka adalah penggelembungan harga (mark up) dalam sejumlah pengadaan barang di lingkungan BGN. Penyidik menemukan dugaan penyimpangan pada pengadaan 21.801 unit sepeda motor listrik senilai Rp1,035 triliun. Dana tersebut telah dibayarkan kepada PT YAT yang diduga tidak memenuhi syarat sebagai vendor karena tidak memiliki diler maupun bengkel aktif. Selain itu, penyidik juga mengusut pengadaan 32.000 pasang sepatu, 31.994 unit tablet, serta 5.400 unit televisi yang diduga tidak sesuai ketentuan dan mengandung unsur mark up.
Kejagung terus mendalami aliran dana dan menelusuri kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat dalam dugaan korupsi program MBG yang menimbulkan kerugian negara dalam jumlah besar tersebut.
