Temui Gubernur NTB dan Bupati Sumbawa Barat, AMMAN Janji Menyerap SDM Lokal untuk Konstruksi Smelter
AMMAN tandatangani kontrak dengan NFC dan PT PIL Indonesia/Dok. Amman
Presiden Direktur PT Amman Mineral Industri (PT AMIN) Rachmat Makkasau melakukan pertemuan dengan Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Bupati Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) untuk memulai proses konstruksi smelter. Pertemuan yang dilakukan secara terpisah tersebut membicarakan tahapan konstruksi dan kebutuhan tenaga kerja.
Pelaksanaan konstruksi proyek smelter berkapasitas input 900 ribu ton konsentrat tembaga ini dilakukan oleh PT Pengembangan Industri Logam (PT PIL Indonesia), yang telah menandatangani kontrak dengan PT AMIN pada Desember 2021 lalu.
Presiden Direktur PT AMIN menjelaskan bahwa fokus pada enam bulan pertama adalah pembangunan fasilitas akomodasi untuk karyawan dan fasilitas pendukung proyek.
“Untuk pembangunan tahap awal ini dibutuhkan sekitar 100 tenaga kerja. Berikutnya kebutuhan tenaga kerja untuk tahap konstruksi akan bervariasi seiring dengan perkembangan proyek, di mana penyerapan karyawan diperkirakan adalah sekitar 2.700 orang pada proses konstruksi. Angka ini tentunya akan bervariasi sesuai dengan perkembangan proyek dan tentunya akan menurun menjelang akhir konstruksi yang ditargetkan selesai di akhir tahun 2023,” kata Rachmat dalam siaran pers tertulis.
Gubernur Provinsi NTB Zulkieflimansyah mengapresiasi perkembangan proyek smelter yang telah disampaikan. Menurutnya, proyek ini akan membuka kesempatan kerja baru dengan memprioritaskan tenaga kerja lokal di wilayah Nusa Tenggara Barat.
Adapun Bupati KSB W. Musyafirin memastikan bahwa Pemerintah KSB akan bekerja secara erat dengan PT PIL Indonesia dan AMMAN untuk memastikan proses rekrutmen berjalan dengan lancar. Proses rekrutmen akan dilakukan melalui berbagai tahapan, dengan mempertimbangkan beberapa kriteria utama, antara lain keterampilan, jejak rekam, serta tes kesehatan.
Presiden Direktur AMIN menegaskan pihaknya terus berkomitmen untuk melanjutkan pembangunan Smelter dan PMR sesuai dengan peraturan pemerintah dan undang-undang termasuk dalam hal perekrutan tenaga kerja lokal.
