Benarkah Tanah Terlantar 2 Tahun Disita Negara? Ini Penjelasan Kementerian ATR/BPN

0
245

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) meluruskan salah persepsi di masyarakat soal tanah terlantar selaama dua tahun akan disita negara.

Harison Mocodompis, Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol, Kementerian ATR/BPN mengatakan tanah terlantar selama dua tahun memang akan diambil alih negara, yang merupakan pelaksanaan ketentuan Peraturan Pemerintah No.20 tahun 2021 dan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 20 tahun 2021. 

Ketentuan tersebut, kata dia, untuk memastikan bahwa tanah-tanah di Indonesia, khususnya konsesi-konsesi Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB) yang telah diberikan negara, dimanfaatkan dengan baik oleh penerimanya sehingga tanah tersebut tidak idle yang dapat memancing konflik.

Harison mengakui tanah bersertifikat hak milik memang juga merupakan objek yang diatur dalam PP Nomor 20 tahun 2021.

Tetapi, ia menjelaskan, tanah bersertifikat HGU dan HGB memiliki penekanan yang berbeda dengan hak milik.

Tanah HGU dan HGB, jelasnya, menitikberatkan aspek pemanfaatan. Pemegang HGU dan HGB, kata dia, berjanji kepada pemerintah untuk memanfaatkan tanah tersebut, baik untuk usaha perkebunan maupun usaha lainnya.

Baca Juga :   Terima Penghargaan, Kementerian ATR/BPN Komitmen Perkuat Komunikasi Publik Bagian Reformasi Birokrasi

“Kalau dalam dua tahun dia tidak memanfaatkan (tanah HGU atau HGB) itu sesuai dengan janjinya, wajib negara untuk menanyakan, apa kelanjutan dari usahanya itu,” ujar Harison saat ditemui Theiconomics.com, di sela-sela acara 6th Indonesia Public Relations Summit 2025 yang digelar Theiconomics di gedung Kementerian Pariwisata, Jakarta, Jumat (8/8).

Berbeda dengan HGU dan HGB, tanah bersertifikat hak milik menekankan aspek penguasaan, kata Harison.

Artinya, sepanjang tanah bersertifikat hak milik itu masih dikuasai oleh pemegang sertifikat, tanah itu tidak dikategorikan tanah terlantar. Bentuk penguasaan itu macam-macam, seperti memasang tanda batas, menanam pohon dan lainnya.

“Kalau hak milik kita bicara (tanah) yang (ukurannya) 100 meter,  200 meter. (Bentuk penguasaannya), cukup dengan memasang tanda batas, cukup dengan memasang pagar, menanam pohon alpukat, ada sumur, atau ada bangunan di situ, ya selesai,” ujarnya.

Harison mengimbau masyarakat untuk tidak mudah percaya begitu saja informasi yang berkembang di media sosial yang tidak berasal dari sumber resmi.

“Masyarakat juga perlu untuk mendalami informasi dari sumber resmi bukan dari media sosial,” ujarnya.

Baca Juga :   Kementerian ATR/BPN: Kebijakan Satu Peta Percepat Perizinan dan Kepastian Hukum

Sebelumnya, dalam keterangan tertulis, Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (Dirjen PPTR) Kementerian ATR/BPN), Jonahar, mengatakan  penetapan objek penertiban tanah telantar terhadap Hak Milik (SHM) memiliki kriteria yang berbeda dibandingkan dengan tanah berstatus Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB).

Saat ini, kata Jonahar, penertiban difokuskan pada HGU dan HGB yang dimiliki oleh Badan Hukum.

Jonahar menjelaskan, penertiban tanah hak milik baru dapat dilakukan jika masuk ke kategori ditelantarkan yang sudah tertuang dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar.

Dalam aturan tersebut, dinyatakan bahwa tanah hak milik bisa ditertibkan jika dikuasai oleh pihak lain hingga menjadi kawasan perkampungan; dikuasai pihak lain selama 20 tahun berturut-turut tanpa adanya hubungan hukum dengan pemilik; dan/atau tidak terpenuhinya fungsi sosialnya. Jonahar menekankan, adanya penertiban justru bertujuan untuk mencegah sengketa serta menertibkan penguasaan tanah yang tidak sesuai ketentuan.

Sementara itu, aturan penertiban tanah dengan SHGU dan SHGB dibuat berbeda dengan penertiban tanah SHM. Berdasarkan PP Nomor 20 Tahun 2021, tanah HGU dan HGB dapat menjadi objek penertiban apabila selama dua tahun sejak diterbitkan haknya tidak diusahakan, tidak digunakan, dan/atau tidak dimanfaatkan sebagaimana peruntukan yang tercantum dalam proposal awal permohonan hak.

Baca Juga :   Kementerian ATR/BPN Beberkan Perusahaan Pemilik SHGB dan SHM di Atas Pagar Laut Desa Kohod, Tangerang

Untuk itu, ia mengimbau masyarakat yang memiliki tanah, baik yang sedang ditempati atau berada jauh, untuk merawat tanahnya dan jangan sampai mengganggu ketertiban umum.

“Kalau HGU, ditanami sesuai dengan proposal awalnya. Kalau HGB, dibangun sesuai peruntukannya. Kalau hak milik, jangan sampai dikuasai orang lain,” kata Jonahar.

Dapatkan berita dan analisis seputar ekonomi, bisnis dan lainnya hanya di theiconomics.com.

Pastikan untuk mengikuti perkembangan terbaru, berita, dan event The Iconomics di akun sosial media kami:
Instagram: the.iconomics
TikTok: @theiconomics
YouTube: @theiconomics
X: theiconomic
LinkedIn: The Iconomics

Leave a reply

Iconomics